JABAR EKSPRES – Polemik klaim kepanitiaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) tengah jadi sorotan. Terkait hal itu, Pengasuh Pondok Pesantren Darrul Hufadz, Fitrah Ahmad, sekaligus sebagai aktivis muda NU angkat bicara.
Fitrah menyoroti adanya dualisme informasi di ruang publik. Di satu sisi, terdapat klaim bahwa Saifullah Yusuf telah ditunjuk sebagai Ketua Panitia Muktamar.
Akan tetapi di sisi lain, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf justru menyatakan belum ada Surat Keputusan (SK) resmi terkait pembentukan panitia.
Baca Juga:Tanggapi Kisruh di PBNU, PWNU Jabar Berikan Pernyataan SikapPWNU Jabar dan 27 PCNU Tegaskan Sikap, Dorong Islah dan Jaga Marwah PBNU
“Menurut saya, kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius karena tidak disertai legitimasi administratif yang sah dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU),” kata Fitrah dalam keterangan yang diterima Jabar Ekspres pada Sabtu (25/4/2026) malam.
“Klaim bahwa seseorang telah menjadi ketua panitia muktamar berpotensi menimbulkan dua persoalan serius,” tamnahnya.
Pertama, ujar Fitrah, isu yang berkembang berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan warga nahdliyin terkait otoritas dan arah persiapan muktamar.
“Kedua, berisiko merusak tata kelola organisasi yang selama ini dibangun atas prinsip musyawarah dan legitimasi struktural,” ujarnya.
Fitrah menilai, polemik tersebut juga berpotensi mengganggu proses konsolidasi menuju muktamar.
Padahal, menurutnya muktamar merupakan forum tertinggi organisasi yang seharusnya mencerminkan kedewasaan dan ketertiban tata kelola NU.
“Muktamar NU seharusnya menjadi forum yang mencerminkan kematangan organisasi, bukan justru diawali oleh polemik legitimasi yang belum jelas dasarnya,” bebernya.
Baca Juga:Soal Polemik Internal PBNU, PCNU Ciamis Serukan Penyelesaian Damai dan Kembali ke Aturan OrganisasiGeger PBNU! Beredar Dokumen Pencopotan Gus Yahya dari Posisi Ketua Umum, Gus Ulil: Baru Draft
Fitrah menambahkan, polemik klaim kepanitiaan ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika internal PBNU yang mengemuka sejak 2025 lalu.
Aktivis muda NU menilai, meski sempat muncul upaya islah, namun persoalan kepercayaan belum sepenuhnya pulih.
Oleh sebab itu, Fitrah mengusulkan, agar penunjukan panitia Muktamar NU dilakukan oleh unsur Mustasyar PBNU guna menjaga netralitas dan marwah organisasi.
“Penunjukan oleh Mustasyar PBNU akan lebih mencerminkan posisi yang netral dan menjaga keseimbangan di tengah dinamika yang ada,” paparnya.
Fitrah juga menyinggung, mengenai adanya persepsi publik terkait kepentingan dalam proses organisasi, termasuk isu penahanan SK kepengurusan cabang yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial.
“Polemik tersebut telah menimbulkan keraguan di kalangan warga nahdliyin terhadap independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan organisasi,” tuturnya.