Fitrah juga menegaskan, situasi ini semakin menekankan pentingnya mekanisme yang independen dan jarak dari kepentingan praktis, agar setiap keputusan organisasi tetap berorientasi pada kemaslahatan jam’iyah.
Oleh karenanya, Pengasuh Pondok Pesantren Darrul Hufadz itu juga menyampaikan, pentingnya prinsip kemaslahatan dalam pengambilan kebijakan.
“Dalam tradisi pesantren, ada sebuah kaidah ushul fiqih: ‘Al-ashlu fi al-amri at-taqyiidi bi an-nidzhom’ (Pada dasarnya, setiap perintah itu harus terikat dengan aturan (sistem) yang berlaku),” tegas Fitrah.
Baca Juga:Tanggapi Kisruh di PBNU, PWNU Jabar Berikan Pernyataan SikapPWNU Jabar dan 27 PCNU Tegaskan Sikap, Dorong Islah dan Jaga Marwah PBNU
“Karena itu, setiap keputusan dalam organisasi harus mengedepankan kepentingan bersama, bukan klaim sepihak,” lanjutnya.
Fitrah juga mengingatkan bahwa dalam tradisi keilmuan Islam, setiap klaim harus disertai bukti yang sah. Dalam konteks organisasi, kata dia, bukti tersebut adalah keputusan administratif yang dikeluarkan secara resmi oleh PBNU.
“Selama belum ada keputusan resmi dan legitimasi administratif dari PBNU, maka setiap klaim kepanitiaan, siapapun yang menyampaikan, patut dipertanyakan validitasnya,” pungkasnya. (Bas)