JABAR EKSPRES – Dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kasus ini dinilai tidak hanya berdampak pada satu organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik korupsi dan memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Karena tujuan utama pembangunan daerah itu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” kata Adhitia saat ditemui di Mal Pelayanan Publik (MPP), Rabu (22/4/2026).
Baca Juga:Menikah Siri Masih Marak, Cimahi Siapkan Isbat Nikah Massal untuk Puluhan PasanganBREAKING NEWS! Kejari Cimahi Geledah Disnaker, Usut Dugaan Korupsi Program Pelatihan 2022–2024
Ia menekankan, setiap program kerja, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus dijalankan secara bersih tanpa kepentingan kelompok maupun pribadi.
“Kami sangat berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Pembangunan ini harus tercapai secara optimal tanpa ada celah sedikit pun,” ujarnya.
“Tidak boleh ada kejadian seperti ini lagi, khususnya di OPD yang bertugas menyukseskan program peningkatan skill SDM,” tegasnya.
Meski demikian, Adhitia mengakui pihaknya belum dapat memaparkan secara rinci langkah perbaikan sistem yang akan dilakukan. Hal ini lantaran proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Negeri Cimahi masih berlangsung.
“Ini karena proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Cimahi masih berjalan dan hasilnya belum diputuskan,” ujarnya.
Ia juga menyebut belum menerima informasi resmi terkait aparatur sipil negara (ASN) yang dipanggil atau diduga terlibat dalam perkara tersebut, termasuk konstruksi hukum kasusnya.
“Belum saya dengar, dan konstruksi permasalahannya seperti apa juga saya belum tahu,” paparnya.
Baca Juga:Dugaan Korupsi Pelatihan Kerja Seret Oknum Disnaker Kota CimahiEfek Geopolitik Plastik Mahal, Sampah Plastik di Cimahi Berkurang
“Makanya kita tunggu prosesnya sampai selesai, nanti itu akan menjadi bahan evaluasi bersama untuk perbaikan ke depan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Adhitia menilai kasus yang mencuat di Disnaker Cimahi menjadi peringatan keras bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi untuk memperkuat integritas dan sistem pengawasan.
“Kami menargetkan terciptanya birokrasi yang benar-benar clean and good governance,” ujarnya.
Pemerintah Kota Cimahi, lanjut dia, akan memperketat pengawasan terhadap alur anggaran serta pelaksanaan program agar dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.