“Di sisi lain, negara-negara dengan sistem transportasi publik yang mapan menerapkan strategi yang lebih progresif,” ujar Djoko.
“Korea Selatan, misalnya, secara dinamis melakukan penyesuaian harga BBM domestik, sementara Jepang siap melepas cadangan minyak demi menjaga stabilitas,” lanjutnya.
Bahkan, dijelaskan Djoko, Australia sudah melangkah lebih jauh dengan menggratiskan layanan angkutan umum untuk mendorong peralihan moda secara masif.
Baca Juga:Dana Konsinyasi Rp190 Miliar Disorot, Ketua PN Sumedang Dituding Temui Terpidana di Lapas SukamiskinPN Sumedang Tak Kunjung Buka Berkas Pencairan Uang Konsinyasi Tol Cisumdawu, Massa Aksi Kecewa!
“Pemerintah Indonesia menetapkan 8 kebijakan hemat energi sebagai respons terhadap dinamika global, termasuk perang Iran-Israel,” jelasnya.
Salah satu kebijakannya, pemerintah melakukan efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk operasional tertentu dan kendaraan listrik.
“ASN juga didorong beralih menggunakan transportasi publik,” tambahnya.
Djoko menerangkan, hingga saat ini, hanya sistem transportasi umum di Jakarta yang dianggap mumpuni secara kualitas maupun kuantitas yang benar-benar siap.
Hal ini dibuktikan melalui kebijakan wajib transportasi umum bagi ASN Pemprov DKI Jakarta setiap hari Rabu.
Adapun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, selain menerapkan WHF setiap Jumat, tampak terpantau jika transportasi publik masih diperhatikan di tengah isu krisis energi global.
Program “Rabu Ngangkot” di Sumedang diketahui merupakan kebijakan Pemkab, yang mewajibkan ASN menggunakan angkutan umum, berjalan kaki, atau bersepeda setiap Rabu untuk mengurangi polusi.
Program tersebut beralih dari sebelumnya “Jumat Ngangkot”, bertujuan mendukung angkutan umum lokal, dan sering digabungkan dengan kegiatan “Rabu Bersih” atau bersih-bersih lingkungan oleh dinas-dinas.
Baca Juga:Survei Kompas: 81,4 Persen Warga Bandung Optimistis, Kinerja Pemkot Tuai ApresiasiNyamar Jadi Ustadz, Polisi Bekuk Dua Pemuda Aceh dan Sita Ribuan Obat Keras di Bogor
Sisi lain, meski sejumlah pemerintah daerah lainnya sudah mulai mengoperasikan transportasi umum modern, keberadaannya belum sepenuhnya diandalkan untuk kebutuhan harian.
Menurut Djoko, mengingat tak semua daerah memperhatikan kendaraan publik, maka secara umum Pemerintah Indonesia dinilai terlambat dalam mengantisipasi dan membenahi krisis transportasi massa serta ancaman dampaknya cukup fatal.
“Di banyak kota, fasilitas transportasi publik seolah dibiarkan hilang tanpa jejak. Kalaupun masih ada yang bertahan, armadanya sering kali beroperasi seadanya hanya menunggu waktu sampai benar-benar tidak layak jalan lagi,” pungkasnya. (Bas)