JABAR EKSPRES – Anggota DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf Erwinsyah merespons keras terkait proyek penataan Halaman Gedung Sate. Proyek itu tidak hanya soal pertentangan efisiensi anggaran tapi juga pertanyaan arah kebijakan sejarah dan kebudayaan Gubernur Dedi Mulyadi.
Politikus Fraksi PKB itu menguraikan, pihaknya bukan hanya secara pribadi tapi juga Pansus Perda Pemajuan Kebudayaan memang tengah membahas berbagai isu kebudayaan di Jawa Barat. Salah satunya juga terkait proyek penataan pelataran Gedung Sate, yang alokasinya nyaris tembus Rp16 miliar itu.
Maulana menuturkan, Gubernur Dedi Mulyadi sering terlihat cukup memperhatikan kesenian maupun aspek kebudayaan. Namun faktanya alokasi anggaran kebudayaan di tahun 2025 maupun 2026 justru tidak mendapat porsi signifikan. “Tidak ada kemajuan, tapi malah termasuk yang kena efisiensi,” cetusnya kepada Jabar Ekspres, Selasa (14/4/2026).
Baca Juga:Ambisi Dedi Mulyadi Satukan Halaman Gedung Sate dan Gasibu Telan Belasan MiliarAnggaran Rombak Halaman Gedung Sate Capai Rp15 M, Pengamat Dorong Prioritas Penambahan Jalan
Di sisi lain, lanjut Anggota Komisi V itu, saat ini juga ada proyek Penataan Halaman Gedung Sate dengan anggaran cukup fantastis.
Data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jawa Barat, lelang jasa konsultasi pengawasan proyek plaza ini telah dialokasikan senilai Rp464 juta. Lalu data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP mengungkap Biro Umum mengalokasikan finansial senilai Rp15,037 miliar untuk pekerjaan Plaza Area Depan Gedung Sate – Gasibu.
Dalihnya juga kepentingan kebudayaan. Yakni berupaya menyatukan antara Gedung Sate – Jalan Diponegoro – dan Lapangan Gasibu jadi satu kesatuan atau satu sumbu.
Maulana justru menentang gagasan tersebut. Menurutnya, antara Gedung Sate dan Lapangan Gasibu adalah dua ikon yang terpisah.
“Ini Pak Gubernur semakin tidak mengerti sejarah. Faktanya Gedung Sate dan Gasibu terpisah. Keduanya memiliki sejarah tersendiri. Atas dasar seni budaya, keduanya mau disatukan,” jelasnya.
Maulana melanjutkan, proyek itu juga bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang begitu disuarakan. Pemprov Jawa Barat berdasarkan LKPJ yang disampaikan, masih memiliki beberapa capaian yang belum maksimal.
Misalnya persoalan angka pengangguran, ataupun beberapa indikator pendidikan. “Lalu ini malah ada Rp15 miliar hanya untuk Penataan Lingkungan Gedung Sate. Apa urgensinya. Dari pada persoalan pendidikan atau masalah substasni seni budaya yang perlu banyak diurus,” sambungnya.