JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi mempercepat langkah penanganan persoalan sampah dengan menggelar rapat koordinasi tingkat kewilayahan, menyusul penandatanganan Nota Kesepahaman terkait pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik (PSEL).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, serta dihadiri pejabat eselon II, para camat, dan lurah se-Kota Cimahi, pada Rabu, 9 April 2026. Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 130/Kep.1527-Pem/2025 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan sampah kepada camat.
Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat tata kelola persampahan di daerah, dengan menitikberatkan pada pendekatan kewilayahan yang lebih terintegrasi dan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.
Baca Juga:Kang Eful Dorong Ketahanan Pangan untuk Pemenuhan Gizi Keluarga Bergerak di Tengah Tantangan Global, Armada Kapal Pertamina Topang Distribusi Energi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, Chanifah Listyarini, menjelaskan bahwa rapat tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Salah satu strategi pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan yaitu melalui optimalisasi peran aparatur kewilayahan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan sistem pembiayaan melalui retribusi sampah,” ujarnya pada Jabar Ekspres, Senin (13/4/26).
Menurutnya, rencana aksi yang disusun akan difokuskan pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumber. Selain itu, pengurangan sampah anorganik juga akan didorong melalui optimalisasi peran Bank Sampah Unit (BSU), serta penguatan koordinasi di tingkat wilayah oleh camat dan lurah.
“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat, serta didukung oleh sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang berkelanjutan,” kata Chanifah.
Sebagai tindak lanjut konkret, pemerintah meminta seluruh camat dan lurah segera menyusun serta mengimplementasikan rencana aksi operasional di wilayah masing-masing. Langkah tersebut mencakup pendataan ulang retribusi sampah, optimalisasi peran PIC ASN, hingga penguatan koordinasi lintas sektor.
“Selain itu, diperlukan mekanisme pelaporan yang efektif dan berkelanjutan guna memastikan tercapainya target pengelolaan sampah yang lebih optimal di Kota Cimahi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, dalam arahannya menegaskan pentingnya keterlibatan langsung pemerintah dalam pengawasan lapangan, terutama untuk mengoptimalkan potensi retribusi sampah.