JABAR EKSPRES – Alih-alih dimanfaatkan untuk kepentingan publik, gedung eks DPRD Bandung Barat justru digunakan sebagai tempat parkir liar oleh pihak tak dikenal.
Sejumlah mobil, termasuk kendaraan mewah, terlihat terparkir bebas di area halaman gedung tanpa kejelasan kepemilikan maupun izin resmi. Kondisi ini memunculkan tanda tanya terkait pengawasan dan pengelolaan aset daerah tersebut.
Padahal, gedung yang berlokasi di Padalarang itu belum lama ini telah resmi diserahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Baca Juga:Pemagaran Sepihak Ganggu Pendidikan, Disdik Kabupaten Bandung Barat Tempuh Jalur HukumSDM Melimpah, Bandung Barat Punya Modal Besar Kembangkan Industri
Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung Barat, Ricky Riyadi, membenarkan bahwa seluruh proses administrasi penyerahan aset telah rampung dan kini tidak lagi menjadi kewenangan DPRD.
“Proses serah terima sudah selesai. Saat ini kewenangan pengelolaan gedung sepenuhnya berada di pemerintah daerah melalui BKAD,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Ia menegaskan, sejak penandatanganan berita acara dilakukan, pihak DPRD tidak lagi memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan gedung tersebut.
“Setelah diserahkan, pengelolaan bukan lagi ranah kami. Semua sudah menjadi tanggung jawab BKAD,” pungkasnya.
Namun di lapangan, pemanfaatan gedung justru dinilai tidak mencerminkan pengelolaan aset yang optimal. Area yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kegiatan pemerintahan, malah berubah fungsi menjadi tempat parkir bebas.
Kondisi ini bahkan disebut telah berlangsung sejak sebelum proses serah terima dilakukan. Hal tersebut memicu dugaan adanya praktik tidak resmi dalam pemanfaatan lahan, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak tertentu.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui BKAD didorong segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan penggunaan lahan tersebut sekaligus memastikan pengelolaan aset berjalan transparan dan akuntabel.
Baca Juga:Meningkat! Inspektorat Periksa 14 ASN Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemkab Bogor, Pelaku Utama Segera DiumumkanEkonomi Seret Tapi Damai atau Sebaliknya?
Jika dibiarkan, kondisi ini tidak hanya berpotensi merugikan daerah dari sisi pemanfaatan aset, tetapi juga berisiko menggerus kepercayaan publik terhadap tata kelola barang milik pemerintah. (Wit)