JABAREKSPRES – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, resmi memulai langkah strategis pemanfaatan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mempercepat target pembangunan hunian di Kota Bandung.
Proyek ini akan mengadopsi konsep Transit Oriented Development (TOD) guna memberikan akses tempat tinggal yang terintegrasi dengan moda transportasi massal.
“Kemarin kami sudah survei di lokasi Tanah Abang ada tiga, kemudian satu lagi di Kota Tua. Hari ini masuk ke Bandung di Kiaracondong dan Laswi,” ujar Maruarar di Kiaracondong, Senin (6/4/2026).
Baca Juga:Menteri PKP Siapkan Skema Baru Rumah Subsidi untuk Warga KotaDemi Kredit Perumahan Subsidi, Menteri PKP Sarankan Pemutihan BI Checking?
Optimalisasi Aset PT KAI untuk Pembangunan Hunian
Pemerintah membidik dua lokasi utama di Kota Bandung, yakni kawasan Laswi dan Kiaracondong, sebagai proyek percontohan nasional dalam skema pembangunan hunian vertikal.
Lahan seluas 1,5 hektar tersebut dinilai memiliki nilai strategis tinggi karena berada di pusat aktivitas ekonomi dan perlintasan utama kereta api.
Langkah ini diharapkan mampu menekan angka backlog perumahan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang selama ini sulit mengakses hunian layak di tengah kota.
“Saya rasa ini akan jadi contoh yang lengkap, lokasinya sangat unik dan sangat strategis di lahan seluas 1,5 hektar,” tegas Maruarar menambahkan.
Namun, keberhasilan pembangunan hunian ini sangat bergantung pada kecepatan koordinasi lintas sektoral antara kementerian, PT KAI, serta pemerintah daerah agar tidak terjebak birokrasi.
Pemerintah perlu memastikan bahwa konsep TOD tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar mampu mengintegrasikan fasilitas kesehatan, ibadah, dan ruang publik yang memadai.
Tim khusus segera dibentuk untuk mematangkan konsep dasar yang dijadwalkan rampung pada akhir April ini.
Baca Juga:Disperkimtan Sumedang Ingatkan Developer Perumahan: Utamakan RTH, Fasum, dan Keselamatan Warga Diterjang Angin Kencang, Puluhan Rumah di Bandung Barat Rusak
“Kami akan langsung membuat tim di sini untuk segera membuat satu perencanaan dan bertemu kembali tanggal 25 bulan ini,” jelas Maruarar.
Skema Pembiayaan Kreatif dalam Pembangunan Hunian MBR
Tantangan utama dalam pembangunan hunian bagi rakyat adalah masalah anggaran, sehingga pemerintah kini mulai melirik pendanaan non-APBN melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Keterlibatan pihak swasta dan yayasan diharapkan menjadi mesin penggerak utama agar harga unit yang ditawarkan tetap terjangkau oleh masyarakat kecil.