“Angka yang mana yang saya pegang? Ini harus direkonsiliasi,” tegasnya.
Setelah dilakukan penelusuran, perbedaan tersebut terjadi karena belum adanya pencatatan yang seragam. Meski demikian, Ia menyebut sekitar Rp770 miliar dari pendapatan transfer daerah telah masuk, yang menunjukkan kondisi fiskal Kabupaten Bandung masih stabil.
Di sisi lain, ia juga menyoroti pengelolaan aset daerah. Tercatat ada sekitar 2.530 bidang aset milik Pemkab Bandung yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk di luar daerah.
Baca Juga:Puncak Diserbu! Volume Kendaraan Naik 70%, Jalur Puncak-Cianjur Padat MerayapLebaran Jadi Momen Harapan Baru, 452 Warga Binaan Lapas Garut Dapat Remisi, 2 Langsung Bebas!
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kawasan Arcamanik seluas sekitar 65 hektare yang sebelumnya merupakan aset Kabupaten Bandung.
“Nanti kita akan cek lagi apakah ada kompensasi atau tidak,” katanya.
Ia juga menyebut sejumlah aset telah dihibahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama untuk pembangunan sekolah tingkat SLTA, sebagai upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat yang saat ini telah mencapai 9,4 tahun.
Ke depan, Kang DS menargetkan angka tersebut bisa meningkat hingga minimal 12 tahun dengan dukungan provinsi.
Terkait capaian pendapatan, ia mengakui realisasi saat ini belum memuaskan. Hingga Maret, pendapatan baru mencapai sekitar Rp320 miliar, padahal idealnya sudah menyentuh Rp450 miliar.
“Memang belum memuaskan, tapi ada bulan-bulan tertentu di mana wajib pajak lebih banyak membayar,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta Bapenda bersama para kepala UPTD untuk terus mendorong peningkatan pendapatan, termasuk mengevaluasi potensi pajak dari sektor pariwisata yang dinilai belum optimal.
Baca Juga:Pemudik Asal Bandung Meninggal Saat Singgah di Rumah Makan SumedangH+2 Lebaran, Jalur Puncak Bogor–Cianjur Terapkan One Way Akibat Lonjakan Kendaraan
Selain itu, Pemkab Bandung juga tengah menyempurnakan rencana tata ruang wilayah (RTRW), termasuk terkait lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) dan perubahan fungsi lahan HGU menjadi HPL, khususnya untuk mendukung pengembangan kawasan wisata.
“Banyak PR yang harus kita selesaikan. Ini hari pertama masuk kerja, tapi sudah banyak hal yang harus kita dorong,” pungkasnya.