JABAR EKSPRES – Konflik internal kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat resmi bergulir ke meja hijau. Namun, Ketua Umum PPP, Mardiono, tidak menghadiri sidang perdana gugatan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (4/3).
Sesuai jadwal, sidang perdana berlangsung pukul 09.00 WIB. Tim dari kubu Pepep Saeful Hidayat telah hadir dan bersiap mengikuti persidangan. Namun hingga sidang dibuka dan berakhir, Mardiono tidak tampak hadir di ruang sidang.
Secara prosedural, panggilan sidang telah dilayangkan sekitar dua pekan sebelumnya. Meski demikian, hingga pukul 13.40 WIB, pihak tergugat belum juga hadir.
Baca Juga:Silaturahmi Akbar PKB, Kang Cucun Serahkan Kendaraan Ambulans untuk 31 KecamatanHj Renie Rahayu Fauzi Hadiri Reses Wakil Ketua DPR RI H Cucun A Syamsurijal Dari Fraksi PKB
Ketua Majelis Hakim, Abdulatip, tetap membuka persidangan. Dalam prosesnya, majelis sempat mempertanyakan alamat tergugat, yakni Kantor DPP PPP, yang disebut tidak diketahui. Padahal, alamat kantor DPP PPP terdaftar jelas di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat.
Sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pada Kamis, 12 Maret mendatang. Majelis hakim memutuskan untuk kembali memanggil pihak tergugat, dalam hal ini Mardiono.
Kuasa hukum Pepep Saeful Hidayat, Hardiansyah, menyayangkan ketidakhadiran Ketua Umum PPP tersebut. “Mestinya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum ya hadir. Ini kan panggilan resmi negara,” ujarnya.
Hardiansyah juga menanggapi soal alamat tergugat yang sempat dipersoalkan majelis hakim. Menurutnya, sebelum mengajukan gugatan, pihaknya telah mendatangi kantor DPP PPP dan bertemu dengan staf untuk mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Partai.
“Jadi alasan bahwa alamat tergugat tidak diketahui, itu tidak logis,” sambungnya.
Diketahui, konflik internal PPP Jawa Barat memanas setelah DPP PPP menunjuk mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPW PPP Jawa Barat.
Belum reda polemik tersebut, Uu kemudian ditetapkan sebagai Ketua DPW definitif melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) di Indramayu. (son)