“Kalau benar diretas, bank pasti konfirmasi. Ini langsung berubah tanpa ada konfirmasi,” katanya.
Tini menuturkan, konflik bermula sejak Desember 2025 ketika ia menghentikan setoran Rp2.000 per porsi, yang kemudian menjadi Rp1.800 per porsi, kepada Yayasan Gunung Gede Bersahaja selaku pengelola SPPG tersebut.
Dengan 2.998 penerima manfaat, potongan Rp1.800 per porsi berarti jutaan rupiah per hari. Dalam sebulan, nilainya disebut signifikan terhadap biaya operasional dapur.
Baca Juga:Tak Perlu Gunakan Jasa Calo, Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Mudah, Cepat dan Gratis!Presiden Tetapkan Pimpinan Baru BPJS Ketenagakerjaan 2026–2031
“Awalnya saya setor penuh. Tapi lama-lama beban dapur bertambah. Ada biaya sertifikasi, administrasi, dan lain-lain yang harus melalui yayasan. Dari 16 juta jadi 19 juta,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah pembayaran, termasuk sertifikasi koki BNSP dan kebutuhan administratif lain, disebut harus melalui yayasan. Bahkan ada kuitansi yang menurutnya tidak atas nama institusi resmi.
“Semua dibebankan ke pemilik fasilitas. Saya merasa keberatan,” ucapnya.
Sejak penghentian setoran tersebut, Tini mengaku mendapat tekanan dan disebut tidak kooperatif dalam forum internal. Ia juga menyebut pernah ada pernyataan bahwa titik dapur merupakan milik yayasan.
Tak lama kemudian, kepala SPPG yang sebelumnya bertugas di dapurnya berpindah ke dapur lain yang kini melayani distribusi untuk sekolah-sekolah penerima manfaat sebelumnya.
“Saya tanya SK perpindahan mana? Tidak ada penjelasan,” ujarnya.
Sejak dapur berhenti beroperasi pada pekan pertama Januari 2026, sekitar 47 pekerja terdampak dan sejumlah pemasok bahan pangan belum terbayar. Dua pekan sebelum penghentian total, ia mengaku sudah kesulitan mencairkan dana operasional. (*