Tak Ada SMA/SMK Negeri, Warga Argapura Curhat ke Ineu Purwadewi Sundari saat Reses

reses DPRD Jabar
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr Ineu Purwadewi Sundari melaksanakan Reses II Tahun Sidang 2025-2026 di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Rabu (25/2/2026). 
0 Komentar

MAJALENGKA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M., melaksanakan kegiatan Reses II Tahun Sidang 2025-2026 di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Rabu (25/2/2026). Kegiatan reses yang berlangsung dihadiri ratusan warga masyarakat setempat berjalan hangat dan interaktif.

Para peserta secara aktif menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan terkait pembangunan daerah. Salah satu aspirasi yang paling menonjol adalah tidak adanya sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri di wilayah Kecamatan Argapura.

Banyak warga menyampaikan bahwa kondisi ini menyulitkan anak-anak setempat untuk melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas secara terjangkau. Mereka harus menempuh jarak cukup jauh ke kecamatan lain atau bahkan kabupaten tetangga, yang berpotensi menimbulkan putus sekolah atau beban biaya transportasi tinggi bagi keluarga kurang mampu.

Baca Juga:RTLH TMMD Tembus 78 Persen, Rumah Ibu Lis Nyaris RampungPuasa Tak Surutkan Semangat: Kodim 0624 Kebut Pengecoran Jalan Malam Hari di Desa Cipelah

Menanggapi hal tersebut, Ineu Purwadewi Sundari yang merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat XI meliputi Kabupaten Sumedang, Majalengka, dan Subang, menyatakan komitmen penuh untuk memperjuangkan aspirasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Saya sangat mendengar dan memahami keluhan masyarakat Argapura. Tidak adanya SMA/SMK negeri di kecamatan ini menjadi hambatan besar bagi generasi muda. Saya berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi ini dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, provinsi, hingga kementerian terkait, agar segera terealisasi pembangunan sekolah negeri di wilayah ini,” ujar Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini.

Selain isu pendidikan, reses juga menjadi wadah penyerapan aspirasi lain seperti infrastruktur, irigasi, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.Ineu menekankan bahwa reses merupakan bentuk pertanggungjawaban legislator kepada rakyat, sekaligus upaya mendekatkan diri dengan konstituen.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari masyarakat Argapura yang berharap aspirasi mereka dapat segera ditindaklanjuti menjadi kebijakan nyata. “Kami juga akan terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan aspirasi rakyat terakomodasi dalam program pembangunan,” tandasnya. (bbs)

0 Komentar