JABAR EKSPRES – Rencana pembatasan penggunaan sepeda motor oleh pelajar yang diusung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai perhatian publik.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai kebijakan tersebut berpotensi menghadapi tantangan sosiologis dan geografis yang kompleks.
Dewan Penasihat MTI Pusat, Djoko Setijowarno, mengatakan wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki kontur alam yang beragam. Kondisi ini dinilai menjadi kendala dalam penerapan kebijakan tersebut.
Baca Juga:Emosi Memuncak di GBLA, Andrew Jung Tegaskan Niatnya Redam Situasi Demi PersibBSI Fest Ramadan 2026 Hadir di 9 Kota Besar, Promo Umrah Hemat sampai Rp4 Juta
“Krisis transportasi umum di daerah penyangga. Ini adalah kendala paling krusial,” katanya kepada Jabar Ekspres, Rabu (25/2).
Djoko menjelaskan, masih banyak wilayah di Jawa Barat yang tergolong pelosok, seperti Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Cianjur. Daerah-daerah tersebut belum memiliki akses angkutan umum yang memadai.
“Tanpa sepeda motor, mereka tidak punya pilihan transportasi lain,” kata dia.
Ia juga menyoroti kondisi angkutan pedesaan yang kerap beroperasi tanpa jadwal pasti. Hal ini berisiko menyebabkan pelajar datang terlambat ke sekolah.
Selain itu, faktor ekonomi keluarga turut menjadi pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan ini.
Menurut Djoko, bagi banyak keluarga menengah ke bawah, sepeda motor merupakan investasi transportasi yang paling efisien.
“Apabila pelajar dilarang membawa motor, orang tua harus mengeluarkan biaya ekstra untuk ojek konvensional atau online, yang tarifnya bisa mencapai dua kali lipat dari biaya bensin harian,” jelasnya.
Baca Juga:Lewat #TemanAturUang, Kredit Pintar Dorong Ibu Lebih Bijak Pahami Pinjaman dan Kelola Keuangan SehatMeski Sulit, Tuntaskan di Bandung!
Ia menambahkan, tidak semua orang tua memiliki waktu untuk mengantar dan menjemput anak karena terikat jam kerja atau kesibukan lain, seperti bekerja di sawah, berdagang di pasar, maupun aktivitas lainnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar penerapannya sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.
“Tanpa solusi konkret, kebijakan ini justru bisa membebani orangtua secara ekonomi dan menyulitkan mobilitas siswa,” jelasnya. (bas)