JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan pembentukan Holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dokumen feasibility study (FS) telah dikirimkan ke Kemendagri.
Hal itu diungkapkan Sekda Jawa Barat Herman Suryatman, Rabu (25/2). Ia menguraikan, pendalaman atau tahap feasibility study itu tidak dilakukan sendiri tapi juga melibatkan ahli.
“Ahlinya dari BA Center, Burhanuddin Abdullah Center. Dari professional, salah satu yang ikut membidangi Danantara,” cetusnya.
Baca Juga:Ono Surono Sarankan Bentuk 3 Holding BUMD Sesuai BidangSiapkan Skema Holding, Ini Proyeksi Setoran Dividen BUMD Jawa Barat 2026
Herman melanjutkan, penyusunan FS itu juga telah tuntas. Lalu dokumen juga telah dikirimkan ke Kemendagri yang bagian dari prasyarat pembentukan BUMD atau holding.
Dokumen FS itu juga telah memperhatikan beberapa aspek, mulai dari kondisi internal BUMD, Dokumen perencanaan atau RPJMD hingga kondisi nasional.
Herman menceritakan, di Kemendagri sendiri nampaknya juga bakal membuat dirjen khusus BUMD, termasuk rencana RUU BUMD, artinya inisiatif Jawa Barat membentuk BUMD ini juga ada di waktu yang tepat.
“Dengan holding ini kami ingin mengonsolidasikan agar semua BUMD sehat, terutama dari sisi investasi, dan pengelolaan aset, ” jelasnya.
Herman melanjutkan, dalam tahap awal, pembentukan holding ini difokuskan pada BUMD Non Keuangan, setidaknya ada 9 BUMD milik Pemprov.
Sementara sisanya masih dalam tahap pembahasan. BUMD yang bergerak di bidang keuangan itu akan disatukan dengan holding Non keuangan atau dibuat sendiri khusus holding keuangan.
“Yang jelas BJB tidak masuk ke holding ini karena BJB kan bank sistemik dan kemudian sudah IPO. Jadi prosedurnya kan tidak sesederhana yang dibayangkan. Berarti tinggal lembaga keuangan. Apakah gabung di sembilan atau konsolidasi tersendiri, ” tutupnya. (son)