JABAR EKSPRES – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian soroti kepala daerah yang belakangan ini ditangkap alias OTT (operasi tangkap tangan) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut terjerat dalam kasus korupsi.
Menurutnya, dalam hal pembinaan dan pengawasan sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, namun praktik korupsi yang masih didapati dilakukan oleh kepala daerah dinilai karena karakter pribadinya.
“Nah ini, latar belakangnya berbeda-beda. Sepanjang populer elektabilitas tinggi bisa terpilih. Latar belakangnya tidak semuanya birokrat dan lain-lain,” kata Tito, Minggu (26/7/2026).
Baca Juga:Di Usia ke-394, Pemkab Tasikmalaya Tancap Gas Wujudkan 13 Program Prioritas Meski Dihadapkan KeterbatasanMeriah di Panggung, PMII Soroti Berbagai Persoalan di Balik Milangkala ke-394 Kabupaten Tasikmalaya
“Mereka direkrut melalui pilkada langsung oleh rakyat, bukan melalui penunjukan oleh pemerintah pusat,” lanjutnya.
Dijelaskan Tito, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri terus melakukan evaluasi sekaligus pembinaan terhadap kepala daerah di seluruh Indonesia.
Meski demikian, pembinaan yang diberikan tidak selalu menjamin setiap individu memiliki sikap yang sama.
“Pasti dievaluasi, tapi kami akan kembalikan kepada integritas masing-masing. Bukan berarti kita mengelak dari pembinaan,” jelas Tito.
“Sama seperti di sini (IPDN). Empat tahun digojlok, diawasi. Tapi hasilnya belum tentu sama,” tambahnya.
Tito menerangkan, mengingat latar belakang kepala daerah yang sangat beragam mulai dari kalangan dunia usaha, politik, akademisi, hingga profesi lainnya.
Maka saat kepala daerah dilantik dan mengikuti kegiatan retret, sejumlah materi diberikan oleh para menteri, termasuk KPK, agar seluruh kepala daerah memiliki pemahaman dan visi yang sama dalam menjalankan pemerintahan.
Baca Juga:Come See Mie Fest 2026 Hadir di Bandung, Mie Sedaap Sajikan Pengalaman Imersif dan Inovasi RasaPerta Arun Gas Jadikan Indonesia sebagai The Largest Re-Export Loading Market LNG Dunia
“KPK mengisi para menteri juga mengisi kepala daerah agar satu frekuensi,” terangnya.
Selain pembekalan, ujar Tito, Kemendagri juga melakukan pengawasan melalui berbagai sistem digital.
Salah satunya bekerja sama dengan KPK melalui sistem pemantauan pencegahan korupsi serta melakukan monitoring terhadap pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
“Sepanjang populer dan elektabilitasnya tinggi, mereka bisa terpilih. Tapi latarnya tidak semuanya birokrat,” ujarnya.
Kendati demikian, dalam hal ini Kemendagri terus memperkuat pembinaan sejak kepala daerah terpilih hingga menjalankan pemerintahan.
“Kami juga memonitor keuangan daerah melalui aplikasi digital dan bekerja sama dengan lembaga lain untuk pembinaan,” papar Tito.
“Banyak kepala daerah yang baik, integritasnya baik ada. Tapi ada juga yang melakukan pelanggaran,” lanjutnya.