JABAR EKSPRES – Kinerja Dinas Bina Marga dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tengah menjadi sorotan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda bersama mahasiswa berencana menggelar aksi unjuk rasa di Lembur Pakuan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Ketua Bidang Hukum LSM Pemuda, Andri, mengatakan aksi ini merupakan luapan kekecewaan terhadap Kepala Dinas Bina Marga dan Kepala Dinas Pendidikan yang dinilai acuh terhadap kritik masyarakat.
“Kami telah berulang kali mendatangi Kantor Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat untuk menyuarakan berbagai kritik,” katanya kepada Jabar Ekspres, Rabu (11/2).
Baca Juga:Strategi Gubernur Ahmad Luthfi Turut Sukseskan Program Prioritas Presiden Ramai Soal Reshuffle Kabinet Prabowo Siang Ini, Nama Juda Agung Menguat untuk Posisi Wamenkeu
Sorotan utama ditujukan pada buruknya umur layanan jalan (umur rencana) pada proyek yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, isu yang akan diangkat dalam rencana aksi unjuk rasa di Lembur Pakuan tersebut ada dua sorotan.
“Terkait buruknya umur layanan jalan (umur rencana) pada proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
“Dimana proyek-proyek di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat yang baru saja selesai dilaksanakan, namun telah mengalami kerusakan (gagal konstruksi) tidak sesuai spesifikasi, cacat teknis,” lanjut Andri.
Isu kedua yang menjadi sorotan terkait dugaan keterlibatan pihak berinisial DK, H.U, dan HD yang diduga mengendalikan proyek di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Pihak tersebut disebut mampu mencatut nama Kepala Dinas Pendidikan, namun kepala dinas tetap bungkam.
Andri menilai, aksi unjuk rasa di Lembur Pakuan tepat karena sebelumnya setiap upaya mengadu langsung ke kantor dinas maupun ke Kantor Gubernur tidak mendapatkan respons dari Kepala Dinas maupun KDM.
Baca Juga:Layvin Kurzawa, Jawaban Persib di Fase Paling MenentukanDion Markx Jadi Simbol Regenerasi Persib Bandung
Sejak kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, masyarakat merasa memiliki akses langsung untuk menyampaikan keluhan atau kritik demi menjaga jalannya pemerintahan sesuai harapan publik.
“Termasuk kritik dalam rangka menjaga jalannya roda Pemerintahan Provinsi Jawa Barat tetap berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” bebernya.
Andri menyampaikan, melalui konten-kontennya, KDM dianggap getol mengawasi berbagai program yang sudah di rencanakan semenjak dilanitk menjadi gubernur.
“Salah satunya kegiatan pembangunan infrastuktur jalan yang ada di ruas jalan wilayah Provinsi Jawa Barat,” imbuhnya.