BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menaruh perhatian serius terhadap masalah pengangguran di wilayahnya. Angka pengangguran di Tatar Pasundan masih cukup tinggi hingga tahun 2026 ini.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung yang dirilis Desember 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,22 persen atau sekitar 99.275 orang dari total angkatan kerja sebanyak 1,375 juta orang.
Pekerja informal menjadi sorotan utama DPRD karena dinilai paling rentan menyumbang pengangguran di tengah kondisi ekonomi saat ini. Data BPS Kota Bandung mencatat, pada 2022 jumlah pekerja informal mencapai 531 ribu orang. Untuk tahun 2026, jumlah tersebut diprediksi melonjak tajam menjadi sekitar 638 ribu orang (50 persen dari angkatan kerja).
Baca Juga:Pimpinan DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya Juara 1 Tembak Reaksi Nasional Kopassus Cup 2026Golkar Bandung Peduli Generasi Muda, Lahirkan Juara Bela Diri Nasional
Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menekankan pentingnya pendampingan khusus bagi pekerja informal. “Pekerja informal ini sangat rawan dan riskan terhadap situasi ekonomi saat ini. Oleh karena itu, Pemkot Bandung harus mengoptimalkan upaya pendampingan,” ujar Asmul-sapaan akrabnya-melalui pesan WhatsApp yang diterima Jabar Ekspres, Kamis (5/2/2026) malam.
Politikus PKS itu secara khusus mendorong Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bandung agar lebih aktif memberikan pelatihan serta pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, kelompok ini merupakan pekerja informal yang paling rentan terdampak pengangguran. “Mereka perlu edukasi dan pelatihan berkelanjutan, mulai dari pemilihan produk, pengemasan, hingga pemasaran. Dukungan modal juga sangat dibutuhkan,” terang Asmul.
Ia menegaskan bahwa penekanan angka pengangguran menjadi prioritas utama tahun 2026. Program seperti bursa kerja (job fair) dinilai efektif sebagai ajang pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan atau pelaku usaha. “Kami mendukung penuh program prioritas yang telah disusun Pemkot Bandung,” katanya.
Lebih lanjut, Asep menambahkan bahwa penanggulangan pengangguran memerlukan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pihak swasta. “Tidak cukup hanya meningkatkan skill, tapi harus terhubung dengan jejaring usaha nyata agar berdampak signifikan terhadap penurunan pengangguran,” pungkasnya. (tur)