JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kembali membuka pendaftaran pelatihan kerja dan kewirausahaan sepanjang tahun 2026. Totalnya, Disnaker menyiapkan 856 paket pelatihan untuk 17.120 peserta, termasuk penyandang disabilitas, sebagai upaya peningkatan kompetensi dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Pengamat kebijakan publik, Billy Martasandy, menilai bahwa keberhasilan program pelatihan ini perlu diukur tidak hanya dari jumlah paket yang disediakan tetapi juga dari sejauh mana peserta benar-benar memperoleh pekerjaan atau mampu membangun usaha.
Menurut data Disnaker, program yang disiapkan meliputi 26 paket Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk 520 orang, 826 paket Pelatihan Kewirausahaan untuk 16.520 orang, 2 paket Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas untuk 40 orang, 2 paket Pemagangan Dalam Negeri untuk 40 orang.
Baca Juga:Disnaker Kota Bandung Siapkan Ribuan Pelatihan Kerja dan Wirausaha Sepanjang 2026Pelatihan Manajemen Ritel Disiapkan, Senjata Baru Disnaker Cimahi Melawan Kesenjangan Skill
Billy menilai skala besar program ini menunjukkan komitmen Disnaker, namun perlu strategi lanjutan agar lulusan pelatihan tidak berhenti pada peningkatan keterampilan.
“Pelatihan ini penting sebagai fondasi peningkatan kompetensi. Tapi Pemkot Bandung juga harus berperan sebagai bridging institution yang menjembatani peserta dengan dunia industri dan pasar kerja,” ujar Billy, kepada Jabar Ekspres, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, pelatihan harus dirancang link and match dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Selain itu, katanya, perlu ada kerja sama formal dengan perusahaan penerima tenaga kerja, serta program inkubasi dan pendampingan usaha.
“Tidak cukup hanya memberikan materi dan sertifikat. Lulusan pelatihan harus punya akses nyata untuk bekerja atau membangun usaha yang berkelanjutan,” kata Billy.
Ia juga menekankan pentingnya sistem monitoring terhadap alumni, termasuk data penyerapan kerja, keberhasilan usaha, dan tantangan yang dihadapi di lapangan guna memperbaiki kebijakan ke depan.
“Tanpa tindak lanjut yang kuat, pelatihan berisiko berhenti sebagai kegiatan seremonial,” tambahnya.
Billy berharap Pemkot Bandung dapat mengoptimalkan peran Disnaker sebagai penghubung antara peserta, dunia usaha, dan sektor industri, sehingga program pelatihan berdampak nyata pada penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan warga. (Dam)