JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan (Disdik) memastikan program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) tetap berjalan pada tahun 2026. Program ini menjadi salah satu instrumen utama untuk memastikan siswa dari keluarga kurang mampu tetap dapat mengakses pendidikan pada jenjang SD dan SMP.
Namun, kebijakan RMP tahun ini mengalami sejumlah penyesuaian. Salah satu perubahan penting adalah penghentian skema pemberian bantuan langsung kepada orang tua murid, yang sebelumnya menjadi salah satu bentuk dukungan program.
Kepala Disdik Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, mengatakan penyesuaian dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program pada tahun sebelumnya.
Baca Juga:Asap Rokok Masih Mengintai Publik Bandung, KTR Dinilai Belum MaksimalWali Kota Bandung Tegaskan Penataan 17 Koridor Harus Terlihat di Lapangan
“RMP masih berlaku seperti biasa untuk SD dan SMP di Kota Bandung. Tapi tentu ada evaluasi dari pelaksanaan tahun 2025 sampai sekarang,” kata Asep, beberapa waktu lalu.
Asep menjelaskan, skema bantuan yang diberikan langsung ke orang tua murid tidak lagi diterapkan pada 2026. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi tumpang tindih dengan Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat.
“Yang RMP untuk keperluan murid yang diberikan langsung ke orang tua kami hentikan karena sudah ada PIP. Kami khawatir terjadi duplikasi bantuan,” ujarnya.
Meski anggaran RMP mengalami penurunan, Asep memastikan jumlah penerima justru meningkat seiring dengan bertambahnya kuota penerimaan siswa baru. Anggaran RMP tahun ini dipatok hampir Rp40 miliar, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp43 miliar.
“Kalau peningkatan jumlah penerima pasti ada, karena sejalan dengan penerimaan peserta didik baru. Sekarang per kelas 36 siswa jadi kebutuhan intervensi juga meningkat,” katanya.
Pengamat Kebijakan Publik, Billy Martasandy, menilai langkah Pemkot Bandung yang tetap menjalankan RMP pada 2026 patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa penyesuaian skema dan anggaran harus diikuti dengan desain kebijakan yang lebih jelas agar program tetap efektif.
Billy menilai penghentian bantuan langsung ke orang tua karena kekhawatiran duplikasi dengan PIP adalah langkah yang logis, namun perlu dijelaskan secara sistemik agar tidak menimbulkan kesulitan akses bagi keluarga penerima.
Baca Juga:Bio Farma Salurkan Vaksinasi Tetanus dan Bantuan Logistik bagi Korban Longsor Bandung Barat Rumor! Przybek Pergi dari Persib Bandung, Datang Pemain Asing Baru untuk Perkuat Lini Serang
“Kalau alasan kebijakan adalah menghindari duplikasi, maka harus ada mekanisme verifikasi data terpadu, agar bantuan tidak menjadi hanya ‘pindah tangan’ saja,” kata Billy.