Soroti Efektivitas Kebijakan Pemkot Bandung, Pengamat: Anggaran RMP Turun tapi Penerima Meningkat

Soroti Efektivitas Kebijakan Pemkot Bandung, Pengamat: Anggaran RMP Turun tapi Penerima Meningkat
Ilustrasi: Pelajar SMP mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

Ia juga mengingatkan bahwa penurunan anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas bantuan. Jika anggaran turun sementara penerima naik, maka pemerintah harus menjelaskan komponen mana yang dipangkas agar dampak bantuan tetap maksimal.

“Anggaran turun, tapi penerima naik. Ini harus dijelaskan: apa yang dipangkas? Program apa yang disusutkan? Jangan sampai kualitas bantuan menurun,” ujarnya.

Billy menilai, monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Disdik perlu diarahkan pada capaian nyata, seperti penurunan angka putus sekolah dan peningkatan partisipasi belajar. Ia mengingatkan agar monev tidak hanya berhenti pada laporan administratif.

Baca Juga:Asap Rokok Masih Mengintai Publik Bandung, KTR Dinilai Belum MaksimalWali Kota Bandung Tegaskan Penataan 17 Koridor Harus Terlihat di Lapangan

“Monev jangan sekadar cek data atau laporan. Harus melihat apakah RMP benar-benar mencegah siswa putus sekolah, dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas pendidikan,” katanya.

Selain itu, Billy juga menyoroti pentingnya keterpaduan data antar program bantuan pendidikan, termasuk RMP dan PIP, untuk menghindari duplikasi maupun celah bantuan.

“Kebijakan baik, tapi harus didukung data yang akurat dan sistem informasi yang terintegrasi. Kalau tidak, bantuan bisa salah sasaran,” ujarnya.

Billy menilai fokus program RMP pada jenjang SD dan SMP sudah tepat karena usia tersebut rentan putus sekolah. Namun, ia mengingatkan bahwa program harus memiliki jalur lanjutan hingga SMA/SMK, agar akses pendidikan tetap terjaga sampai jenjang lebih tinggi.

“Jika hanya SD-SMP, lalu siswa yang lulus tetap kesulitan melanjutkan, maka program RMP tidak bisa menyelesaikan masalah pendidikan secara tuntas,” ujarnya.

Pemkot Bandung menegaskan komitmennya menjaga akses pendidikan bagi anak kurang mampu, namun perubahan skema dan penyesuaian anggaran memunculkan pertanyaan baru mengenai efektivitas dan dampak program.

Penguatan data dan desain kebijakan menjadi kunci agar RMP tidak sekadar program tahunan, melainkan kebijakan yang mampu mengurangi angka putus sekolah secara nyata. (Dam)

0 Komentar