JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan pentingnya koordinasi lintas wilayah dan lintas instansi dalam memperkuat upaya mitigasi bencana. Hal ini menyusul posisi geografis Kota Bandung sebagai wilayah hilir yang membuatnya sangat rentan menerima dampak dari kondisi alam di kawasan sekitarnya.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak bisa hanya bergantung pada kecanggihan teknologi peringatan dini.
Menurutnya, kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah sekitar, aparat kewilayahan, serta instansi teknis yang mengelola sungai dan tata air menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana.
Baca Juga:Diskarmatan Bandung Kerahkan Pompa Tekanan Tinggi untuk Cari Korban Longsor CisaruaUpdate Dugaan Korupsi di Pemkot Bandung, Kejari: Wali Kota Kemungkinan akan Diperiksa!
“Kesiapan menghadapi bencana harus dilakukan secara bersama-sama. Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar respons di lapangan bisa lebih cepat, tepat, dan terukur,” ujar Farhan, Selasa (27/1).
Farhan menjelaskan, bentang alam Bandung Utara yang membentang dari wilayah Barat hingga Timur memiliki potensi risiko yang cukup tinggi, terutama saat intensitas curah hujan meningkat. Kondisi tersebut secara langsung berpengaruh terhadap debit sungai-sungai yang mengalir menuju Kota Bandung.
“Curah hujan yang tinggi di kawasan Bandung Utara dapat berdampak langsung pada kondisi sungai di Kota Bandung. Jika tidak diantisipasi dengan baik, potensi banjir dan luapan air bisa meningkat,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bandung secara rutin melakukan pemantauan terhadap sungai-sungai utama yang melintasi wilayah kota.
Pemantauan ini bertujuan untuk mendeteksi potensi banjir sejak dini serta memastikan langkah penanganan dapat dilakukan sebelum situasi berkembang menjadi darurat.
Tak hanya fokus pada aspek teknis, Farhan menambahkan bahwa koordinasi juga diperkuat dalam penanganan kondisi darurat. Pemkot Bandung memastikan jalur komunikasi antarwilayah dan antarinstansi tetap terbuka, sehingga proses evakuasi, penanganan, hingga distribusi bantuan tidak terhambat oleh batas administratif.
“Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah kecepatan dan kejelasan koordinasi. Batas wilayah tidak boleh menjadi penghalang dalam menyelamatkan warga,” tegasnya.
Baca Juga:Kalender Lari Bandung 2026 Lengkap, Pelari Wajib CatatAntisipasi Bencana, Pemkab Bandung Barat Tutup Sementara Destinasi Wisata Curug di Cisarua
Ia menegaskan bahwa seluruh langkah antisipatif tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkot Bandung dalam melindungi keselamatan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di kawasan rawan terdampak bencana alam.