JABAR EKSPRES – Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi, Andhi Pratama Putra, menjajaki kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam upaya memperkuat sosialisasi sertifikasi tanah kepada masyarakat.
Salah satu langkah awal dilakukan melalui kunjungan ke Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Kota Cimahi.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari strategi BPN untuk memperluas kanal komunikasi publik, khususnya dalam menyampaikan pentingnya tertib administrasi pertanahan dan kepastian hukum atas kepemilikan aset tanah.
Baca Juga:Makam Jadi Titik Sengketa, Proyek Jalan Leuwiliang–Rancabungur Masih TertahanGeruduk Kantor ATR/BPN, Pemuda LIRA Soroti Sengketa Lahan di Kabupaten Bogor
Dalam konteks Kota Cimahi yang memiliki keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk tinggi, persoalan sertifikasi tanah dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan potensi sengketa dan perlindungan hak warga.
Andhi mengatakan, keterlibatan elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya pengurusan sertifikat tanah.
Menurut dia, masih terdapat masyarakat yang belum memahami prosedur, manfaat, dan risiko hukum jika aset tanah tidak tercatat secara resmi.
“Kami berharap LDII dapat membantu BPN dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya mengurus sertifikat tanah, agar kepemilikan aset lebih tertib dan memiliki kepastian hukum,” ujarnya baru-baru ini.
Ia menilai LDII memiliki jaringan akar rumput yang kuat dan rutin berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga berpotensi menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi pertanahan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Sosialisasi tersebut, kata Andhi, tidak hanya menyasar aspek administratif, tetapi juga edukasi hukum agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pemilik tanah.
Selain membahas agenda sosialisasi, Andhi juga mengungkapkan rencana kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN ke Kota Cimahi.
Baca Juga:Aset Bandung di Ambang Sengketa: Ribuan Belum Kantongi Sertifikat ResmiSengketa Lahan Puskesmas Sukajadi: Ahli Waris Ajukan Penyegelan, Dinkes Minta Pelayanan Tak Terganggu
Ia berharap momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan.
“Kami berharap LDII dapat mendampingi dan berkolaborasi bersama BPN saat kunjungan menteri ke Cimahi nanti,” tambahnya.
Menurut Andhi, dukungan masyarakat dalam agenda nasional pertanahan menjadi penting, terutama dalam menyukseskan program-program strategis pemerintah pusat yang berkaitan dengan legalisasi aset, penataan ruang, dan pencegahan konflik agraria di daerah perkotaan.
Sementara itu, Ketua DPD LDII Kota Cimahi, Dwi Hartono, menyambut positif inisiatif kolaborasi yang ditawarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi.