Ia menegaskan kesiapan organisasinya untuk terlibat aktif dalam mendukung program-program BPN yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Kami menyambut baik langkah BPN Kota Cimahi dan siap mendukung program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal edukasi dan penyadaran hukum di bidang pertanahan,” ujar Dwi.
Menurut Dwi, persoalan pertanahan tidak bisa dipandang sekadar urusan administratif semata. Jika tidak dikelola dengan baik, masalah kepemilikan dan status tanah berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
Baca Juga:Makam Jadi Titik Sengketa, Proyek Jalan Leuwiliang–Rancabungur Masih TertahanGeruduk Kantor ATR/BPN, Pemuda LIRA Soroti Sengketa Lahan di Kabupaten Bogor
“Maka apabila tidak ditangani secara tepat. Karena itu, langkah pencegahan melalui edukasi sejak dini kepada masyarakat jauh lebih efektif dibandingkan harus menyelesaikan sengketa di kemudian hari,” katanya.
Ia menilai edukasi mengenai hak dan kewajiban atas aset tanah, termasuk pentingnya sertifikasi, menjadi bagian penting dalam menciptakan ketertiban dan kepastian hukum.
Menurut Dwi, organisasi kemasyarakatan seperti LDII memiliki peran strategis dalam menjembatani informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat di tingkat akar rumput. (Mong)