JABAR EKSPRES – Kota Banjar saat ini berada di persimpangan jalan yang krusial. Program unggulan ‘Berdaya’ atau ‘Banjar Berdaya, Bangun Masagi’ yang digadang-gadang sejak masa kampanye, yang diharapkan menjadi napas pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan wilayah, kini menghadapi ancaman serius.
Ancaman itu datang dari krisis fiskal yang melanda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), membuat program tersebut terancam kehilangan taring.
Kondisi keuangan daerah yang kian menyempit dengan APBD yang mengalami defisit, memaksa Pemerintah Kota melakukan rasionalisasi anggaran secara besar-besaran.
Baca Juga:Komitmen Bangun Zona Integritas, Kanwil Kemenkum Jabar Tandatangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Rekomendasi 6 Minuman, Jaga Gula Darah Tetap Stabil
Tanpa solusi cepat, program yang dirancang untuk memandirikan masyarakat ini bisa menjadi sekadar nama tanpa implementasi nyata. Penyebab utama krisis ini bersumber dari beberapa faktor fundamental, terutama penurunan dana transfer dari pemerintah pusat dan belum optimalnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dampak riilnya telah mulai dirasakan di lapangan. Tersendatnya penyaluran dana stimulan, terhentinya pembangunan infrastruktur skala kecil, dan penundaan proyek padat karya yang menjadi bagian dari Program Berdaya adalah bukti nyata. Yang paling krusial adalah ancaman terhadap kesejahteraan,” kata Irwan Herwanto, S.IP, Aktivis dan Pemerhati Sosial dan Pemerintahan Kota Banjar, Kamis (15/1/2026).
Program yang seharusnya menekan angka kemiskinan justru berisiko menambah beban sosial jika instrumen pemberdayaannya macet.
Banyak suara dari lapangan mengungkapkan kekhawatiran mendalam. Harapan bahwa Program Berdaya menjadi tumpuan ekonomi lokal dikhawatirkan hanya menjadi angan-angan. Semangat kemandirian yang sudah mulai terbangun dikhawatirkan akan padam jika anggaran terus dipangkas.
Lebih jauh, kegagalan melaksanakan program ini secara efektif tidak hanya membuat Banjar kehilangan momentum pembangunan, tetapi juga berisiko merusak kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menyejahterakan warga.
“Situasi ini memunculkan paradoks yang semakin jelas. Di satu sisi, pemerintah daerah gencar mempromosikan program pemberdayaan di berbagai sektor seperti UMKM, wisata, dan penguatan desa. Namun di lapangan, realisasi sering terbentur birokrasi berbelit, minimnya evaluasi berbasis data. Akibatnya, pemberdayaan kerap hanya menjadi slogan tanpa transformasi menjadi kesejahteraan nyata,” tegas Irwan.
Ironisnya, di balik status ‘kota otonom’ sejak 2003, Banjar belum mampu lepas dari ketergantungan pada dana transfer pusat. Lebih dari 70% APBD masih bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil, hanya menyumbang sekitar 11% dari total APBD tahun 2024 dan diproyeksikan sekitar 15% di tahun 2025. Kondisi ini diperparah dengan defisit anggaran yang terus membengkak.