“Program Berdaya sendiri merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kota Banjar yang berfokus pada pemberian bantuan dana dan pendampingan bagi masyarakat akar rumput untuk menstimulasi ekonomi lokal, memperbaiki infrastruktur lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup secara mandiri. Dengan kondisi fiskal yang rapuh, ‘Banjar Berdaya’ terancam menjelma menjadi ‘Banjar Tak Berdaya’, sekadar simbol optimisme di atas kertas sementara realitasnya kota ini rapuh secara sosial, ekonomi, dan kelembagaan,” katanya.
Ia menyatakan bahwa situasi ini menjadi tantangan besar bagi semua pihak. “Ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, akademisi, hingga warga biasa untuk bergerak lebih konkret. Kita harus melepaskan diri dari retorika dan berfokus pada pembangunan yang benar-benar memandirikan. Jika tidak, slogan Banjar Berdaya hanya akan tinggal slogan, sementara warganya tetap rapuh di kotanya sendiri,” tegasnya.
Ia menambahkan, untuk menyelamatkan Program Berdaya dari ancaman mati suri, diperlukan langkah luar biasa. Pertama, prioritas mutlak harus diberikan pada realokasi anggaran dengan memastikan belanja non-prioritas dialihkan secara adil untuk mengamankan pos pemberdayaan masyarakat.
Baca Juga:Komitmen Bangun Zona Integritas, Kanwil Kemenkum Jabar Tandatangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Rekomendasi 6 Minuman, Jaga Gula Darah Tetap Stabil
“Kedua, diperlukan inovasi pendanaan non-APBD, seperti mendorong kolaborasi melalui Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dan menarik investasi sosial dari pihak swasta. Ketiga, transparansi fiskal mutlak diperlukan. Pemerintah harus memberikan penjelasan terbuka dan jujur kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan daerah agar tercipta pemahaman bersama dan partisipasi publik dalam pengawasan,” katanya.
Sementara itu Wali Kota Banjar Ir H Sudarsono menegaskan bahwa fiskal atau keuangan Pemkot Banjar saat ini masih sehat. “Fiskal kita sehat, bahwa anggaran kita repot, bukan Kota Banjar saja, semua daerah menghadapi masalah yang sama, pemotongan DAU dan TKD. Banjar tidak ada gagal bayar dan tidak punya pinjaman, bersih,” tegas Sudarsono. (CEP)