JABAR EKSPRES – Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dinilai menjadi solusi keterbatasan lapangan kerja di Tanah Air. Hal itu disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam keterangannya, Senin.
Menurutnya, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut disiapkan sebagai solusi atas keterbatasan lapangan kerja, terutama bagi generasi muda seperti milenial dan Gen Z.
“Harapannya kita bisa menyasar pada segmen milenial dan Gen Z yang sekarang menjadi perhatian dari pemerintah agar bagaimana Kopdes ini bisa membantu memecahkan masalah penyediaan lapangan kerja bagi mereka,” ujarnya, dikutip Selasa (13/1/2026).
Baca Juga:Soal "Margin Fee" 7 Persen, Begini Kata Dirut BulogPengurus Kopdes Merah Putih Masih Bingung Tentukan Arah Usaha, Kesiapan Program Belum Matang?
Disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Kementerian Koperasi di Bogor, Senin, Ferry menyampaikan bahwa kondisi pasar kerja saat ini membuat generasi muda kesulitan mengakses peluang kerja.
Untuk itu, kata dia, Kopdes Merah Putih hadir sebagai pembuka ruang ekonomi baru di tingkat desa dan kelurahan.
Tidak hanya menjadi perantara bagi UMKM, menurutnya Kopdes Merah Putih juga hadir sebagai unit usaha koperasi yang mengelola layanan, hingga pencipataan lapangan kerja inklusif.
Ia menekankan pentingnya memperkuat sinergi, kolaborasi, serta kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kemenkop agar pengawalan program dapat berlangsung secara simultan.
“Kita juga tidak boleh lupa untuk menyiapkan SDM dan modul-modul terkait untuk peningkatan kapasitas pengurus, pengawas atas pengelola Koperasi Desa Merah Putih,” ucapnya.
Di sisi lain, berdasarkan survei Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyebut bahwa sejumlah pengurus Kopdes Merah Putih masih kebingungan menentukan arah usaha koperasi.
Human Rights Manager DFW Indonesia Luthfian Haekal menyebut, dari 146 responden di 19 provinsi, 92 persen pengurus mengaku telah memiliki rencana usaha, tetapi sekitar 56 persen belum memiliki mitra pemasaran.
Baca Juga:Ini Alasan Gubernur Dedi Ancam Tak Bayar Proyek Pembangunan di JabarKemenkop: Seluruh Produk Lokal Harus Diserap Kopdes Merah Putih
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada Oktober-November 2025 tersebut, menurutnya, kondisi ini menimbulkan kesesatan berpikir dalam perencanaan usaha.
“Hal ini menimbulkan planning fallacy institusional atau kesesatan berpikir dalam perencanaan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, rencana usaha yang disusun pengurus Kopdes Merah Putih lebih banyak ditujukan untuk memenuhi desain program, tetapi belum ditopang oleh kesiapan pasar maupun jejaring ekonomi.