JABAR EKSPRES – Masalah klasik dalam dunia pendidikan, yakni ketidaksesuaian antara bantuan pemerintah dan kebutuhan di lapangan, kembali mencuat dan mendapat sorotan serius dari legislator.
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mensinyalir adanya fenomena mismatch atau ketidakcocokan yang sistematis antara bantuan yang digelontorkan dengan realita yang dihadapi satuan pendidikan, khususnya di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Kekhawatiran tersebut terungkap secara gamblang saat anggota Komisi V DPRD Jabar, Aceng Malki, melaksanakan kunjungan kerja pemantauan ke SMKN 2 Kota Banjar, belum lama ini.
Baca Juga:Persib Hampir Full Team, Maung Bandung Siap Menggila di El Clasico IndonesiaBukan Sekadar Tiga Poin, Marc Klok Tegaskan Duel Persib vs Persija Soal Harga Diri Kota
“Kunjungan ini difokuskan untuk Unggulan (PU), sebuah program yang diharapkan menjadi lokomotif pencetak tenaga kerja terampil siap pakai,” kata dia dikutip dari berbagai sumber, Selasa (13/1/2026).
Aceng Malki dengan tegas mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan evaluasi mendalam terhadap kendala krusial ini.
Menurut politisi tersebut, akar masalahnya terletak pada sinkronisasi data yang sering kali jebol. Data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan dan penyaluran bantuan dinilai tidak lagi merefleksikan kondisi aktual di garis depan.
“Yang paling pokok itu adanya miss kebutuhan. Apa yang diberikan Dinas atau Kementerian terkadang tidak nyambung dengan yang diajukan sekolah,” ujar Aceng.
Ia menegaskan bahwa praktik ‘main tebak’ dalam distribusi bantuan harus diakhiri. Syarat mutlaknya adalah validitas dan kelengkapan data yang sampai ke meja para pengambil keputusan.
“Jangan sampai ada kesalahan distribusi lagi. Harus tepat sasaran,” tegasnya.
Persoalan tidak berhenti pada ketidaktepatan distribusi semata. Aceng juga mengangkat isu beban operasional SMK yang disebutnya sangat tinggi dan tidak berbanding lurus dengan anggaran yang diterima.
Ia menyoroti ketimpangan nyata yang membebani sekolah kejuruan, khususnya dalam menutupi pembiayaan peralatan dan bahan praktik siswa.
Baca Juga:Di Bawah Kepemimpinan Prabowo, Mentan Amran Antar Indonesia Capai Swasembada Pangan 2025Meski Pincang, Macan Kemayoran Pede Tantang Persib di GBLA
“Biaya operasional SMK itu besar. Dana yang ada sekarang tidak mampu menutupi pembiayaan baju praktik hingga bahan praktik siswa. Ini kendala serius bagi sekolah kejuruan,” ungkapnya.
Faktanya, baik dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang ada saat ini diakui masih ‘kedodoran’ untuk mencakup seluruh kebutuhan pembelajaran, terutama yang bersifat teknis dan praktik guna menajamkan kompetensi keahlian siswa.