JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan kinerja pemerintahan kepada publik. Pesan tersebut ia sampaikan secara langsung melalui akun TikTok resminya, @dedimulyadiofficial, pada Selasa (6/1) yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintahan di Jawa Barat.
Melalui unggahan tersebut, Dedi mendorong agar seluruh aktivitas pemerintahan, mulai dari perencanaan anggaran hingga capaian pembangunan, dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
Menurutnya, media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan kinerja pemerintah secara langsung tanpa sekat birokrasi.
Baca Juga:Ikuti Instruksi Gubernur, Jeje Pastikan Anggaran Bandung Barat TerbukaGubernur Jabar Umumkan Kondisi Kas Daerah di Puncak Tahun 2025, Penerimaan Capai Rp84 Miliar
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan surat edaran resmi yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah, mulai dari bupati dan wali kota, camat, kepala desa, hingga lurah di seluruh wilayah Jawa Barat.
“Seluruh warga Jabar yang kami cintai, disampaikan bahwa pada hari ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk para Bupati, Walikota, para Camat, para Kepala Desa, dan para Kelurahan di seluruh Provinsi Jawa Barat,” ujarnya dalam unggahan tersebut.
Surat edaran tersebut berisi kewajiban bagi setiap tingkatan pemerintahan untuk mengumumkan anggaran belanja pemerintah secara terbuka melalui berbagai platform media sosial. Informasi yang disampaikan mencakup anggaran di tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga kelurahan dan desa.
“Isi surat edaran itu adalah anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota, Kelurahan, dan Desa untuk diumumkan melalui jaringan media sosial, baik YouTube, Facebook, maupun Instagram, serta perangkat media sosial lainnya agar diketahui publik secara terbuka,” kata Dedi.
Tak hanya soal anggaran, Dedi juga meminta agar setiap pemerintah daerah secara rutin menyampaikan laporan capaian kinerja setiap bulan. Hal ini dinilai penting agar masyarakat dapat menilai langsung sejauh mana program pemerintah berjalan dan memberikan dampak nyata.
“Dalam setiap bulan, kita wajib untuk menyampaikan capaian kinerja pekerjaan yang dilakukan, sehingga publik bisa menilai kinerja dan merasakan apa yang kita lakukan dalam setiap waktu,” bebernya.
Menurut Dedi, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat.