JABAR EKSPRES – Sejumlah pengamat turut merespon kondisi tunda bayar Pemprov Jabar yang bisa merugikan kontraktor dan menjadikan para pelaku usaha bangkrut.
Pernyataan tersebut disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono. Menurutnya tunda bayar bisa diantisipasi jika perencanaan penganggaran matang.
“Berarti masalah perencanaan,” katanya, Kamis (8/1).
Kristian melanjutkan, Pemprov semestinya lebih cermat dalam penganggaran sehingga kejadian semacam itu tidak terjadi.
Baca Juga:Kasus Superflu di Jawa Barat Dipastikan Reda, Warga Tak Perlu KhawatirPemprov Jawa Barat Tarik Diri dari Pengelolaan Masjid Raya Bandung, Ini Alasannya!
Tunda bayar bukan masalah sederhana, tentu memberikan dampak yang serius bagi pelaku usaha termasuk kontraktor.
Dalam perjalanan bisnis, pelaku usaha perlu memutar uang. Jika pembayaran macet tentunya bisa memberikan dampak serius terhadap perputaran uang untuk usaha.
Pada proyek fisik misalnya, tidak hanya berimbas pada kontraktor tapi juga pada toko material.
“Mereka bisa bangkrut kalau pembayaran mundur,” jelasnya.
Menurut Kristian, masalah tunda bayar bisa diantisipasi dengan transparansi dalam pencarian anggaran, seharusnya sudah tuntas sebelum eksekusi proyek.
Bagi Kristian, masalah tunda bayar ini tidak bisa dianggap remeh, dampak jangka panjangnya bisa menciptakan mosi tidak percaya masyarakat kepada pemerintah.
Karena itu perencanaan yang matang dalam penganggaran menjadi penting. “Lucu juga jika tunda bayar karena kapasitas anggaran. Ini bisa membuat masyarakat kurang percaya,” katanya. (son)