JABAR EKSPRES – Aroma komitmen dan ketegasan mewarnai ruang silaturahmi antara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Banjar, Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., dengan sejumlah awak media massa lokal, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Lukman Hakim menyampaikan pesan yang gamblang sekaligus menjadi prinsip utama kepemimpinannya dalam menegakkan hukum yakni keadilan tanpa ketidakadilan, namun tak ada kompromi bagi pelanggar. “Saya tidak mau mendzolimi orang, tapi kalau masuk tindak pidana kita akan proses,” tegas Lukman Hakim.
Ia menegaskan, posisi dan filosofi penegakan hukum yang dipegangnya. Ia menekankan, sebagai seorang penegak hukum, dirinya dan seluruh jajarannya di Kejaksaan Negeri Banjar memikul tanggung jawab dan kewajiban mulia untuk menjunjung tinggi hukum secara proporsional dan profesional.
Lukman Hakim secara implisit menggarisbawahi bahwa prinsip ‘tidak mendzolimi’ berarti menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang, penyidikan yang tidak berdasar, atau upaya kriminalisasi terhadap siapapun yang tidak bersalah. Setiap proses hukum, menurutnya, harus dilandasi bukti yang kuat dan prosedur yang tepat. Namun, di sisi lain, penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Pesannya menjadi sangat keras dan jelas ketika menyentuh isu yang paling sensitif di tengah masyarakat, penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara.
Baca Juga:Lapas Banjar Darurat Dokter, Pemkot Siapkan Bantuan SementaraPemkab Bogor Wacanakan Ruislag Aset dengan Pemprov Jabar
Komitmen keras Kajari Banjar ini muncul di tengah atmosfer nasional yang terus mendorong pemberantasan korupsi dan tata kelola keuangan negara yang lebih bersih. Masyarakat, menurut pengamat hukum, seringkali jenuh dengan janji-janji penegakan hukum yang berujung pada ketidakpastian. Oleh karena itu, pernyataan lugas dari seorang pejabat penegak hukum di tingkat daerah seperti ini dianggap sebagai sinyal positif dan penyegar kepercayaan publik.
Dr. Lukman Hakim, yang memiliki latar belakang pendidikan hukum yang mumpuni, tampaknya ingin membangun citra Kejaksaan Negeri Banjar sebagai institusi yang dapat diandalkan masyarakat, namun sekaligus ditakuti oleh para calon pelaku kejahatan. Ia menegaskan bahwa tugas kejaksaan bukan hanya pada level penuntutan di pengadilan, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan (supervisi) terhadap penegakan hukum dan upaya pencegahan.