Terkait realisasi pajak hiburan dan wisata, Rini menyebut pembayaran sudah berjalan sejak Juli 2025, meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Dari potensi sekitar Rp5,8 miliar, realisasi sementara baru mencapai sekitar Rp700 juta.
“Itu akumulasi dari seluruh wajib pajak, bukan hanya dari Palawi,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Rini menyampaikan bahwa kinerja penerimaan pajak daerah Kabupaten Bandung Barat pada 2025 tergolong baik. Pajak daerah murni berhasil mencapai target 100 persen, meskipun beberapa jenis pajak masih belum optimal.
Baca Juga:Tiket Persib vs Persija Ludes Dalam Hitungan Jam, The Jakmania Dilarang Datang!Julio Cesar Bicara Ambisi Besar Persib, Juara Lagi dan Melangkah Jauh di ACL 2
“Yang belum tercapai di antaranya pajak hiburan, pajak air tanah, serta opsen PKB dan BBNKB. Namun secara agregat, realisasi pendapatan daerah tetap berada di angka sekitar 96 persen dari target,” katanya.
Ke depan, Bapenda KBB akan melakukan evaluasi dan penguatan pengawasan terhadap sektor-sektor pajak yang belum maksimal agar penerimaan daerah pada 2026 dapat lebih optimal.
Sebagai informasi, polemik ini mencuat setelah PT Palawi Risorsis pengelola sejumlah destinasi wisata di kawasan Perhutani menyampaikan keberatan atas penagihan pajak daerah oleh Pemkab Bandung Barat.
Pihak Palawi beralasan telah membayarkan pungutan sesuai ketetapan Kementerian Kehutanan yang mengategorikan aktivitas di kawasan Perhutani sebagai PNBP.
Namun, Pemkab Bandung Barat menilai kewajiban PNBP tersebut berbeda dengan pajak daerah, khususnya pajak restoran dan hotel yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
Perbedaan tafsir inilah yang kemudian memicu polemik dan mendorong Pemkab untuk meminta penegasan langsung dari pemerintah pusat. (Wit)