Senin ini, lanjut dia, targetnya untuk menuntaskan invetarisir tunggakan yang dimiliki SKPD Kabupaten Bogor. Selanjutnya, pada satu minggu kedepan akan dilakukan review oleh Inspektorat atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). “Jadi kita semua kerja keras untuk mencoba segera menyelesaikan permasalahan ini, mudah-mudahan yang satu minggu ini dari APIP selesai,” ucap Ajat.
Lebih jauh, Ajat mengungkapkan, data sementara yang terinventarisir yaitu sekitar Rp 204 Miliar.
“Nah setelah itu kemudian baru data yang terinventarisir, sementara kan hampir tercatat di Rp204.000.000, tapi ini sampai berjalan,” ungkap Ajat.
Baca Juga:Pengusaha 'John Cisarua' Terima Janji Dinas PU Bogor untuk Bayar pada Februari: Kita Upaya Terima ToleransiPemkab Bogor Janji Tuntaskan Tunggakan Kontraktor: Ini Tanggung Jawab Kita
“Apakah memang segitu atau ada perubahan lagi, menambah kurang karena informasinya tadi katanya disdukcapil sudah cair dan lain-lain. Yang penting hari ini kita pastikan dulu berapa sih besaran yang harus kita bayarkan,” sambung dia.
Dirinya menjelaskan, mekanisme pembayaran tersebut harus dimasukkan terlebih dulu pada perubahan parsial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor 2026.
Ajat menilai, langkah tersebut sebuah itikad baik dari Pemkab Bogor untuk menyikapi kondisi pembayaran yang telat kepada kontraktor.
Target pembayaran, lanjut Ajat, Bupati Bogor Rudy Susmanto berkeinginan untuk menyelesaikan pembayaran tersebut secepatnya sebelum Ramadhan.
“Sehingga kebutuhannya kan takut menjadi semakin besar lagi, maka lebih cepat lebih baik. Itu yang kami lakukan pada hari ini dan minggu depan,” jelas dia.
Adapun, kejadian serupa juga pernah dialami oleh Pemkab Bogor pada tahun 2022 lalu. “Ini kejadian ini kan sebenarnya pernah kami alami juga tahun 2022 ya, cuma nilainya engga sebesar sekarang,” ucap Ajat.
Saat itu, mekanisme yang digunakan oleh Pemkab Bogor sama dan pihak kontraktor menyesuaikan ritme yang sudah ditentukan.
Baca Juga:Terbitkan PMK Baru, Purbaya Perketat Batas Defisit APBD 2026 jadi 0,11 Persen dari PDBRatas Bahas Tarif AS, Airlangga Sebut Negosiasi Dilanjutkan di Washington
“Jadi mekanisme sama, teman-teman dari kontrakor juga kemudian menyesuaikan, mengikuti ritme yang sesuai dengan ketentuan, akhirnya kita bisa keluarkan (pembayaran),” sambungnya.
Selain itu, pihak Pemkab Bogor juga telah menyampaikan informasi kepada DPRD Kabupaten Bogor terkait langkah penyelesaian pembayaran kepada kontraktor. “Sehingga apa yang kita lakukan ini nantinya juga tidak membuat teman-teman di DPRD menjadi kaget. Inilah langkah yang kita lakukan oleh seluruh aparatur sipil negara membantu Pak Bupati dalam bagaimana menuntaskan tata kelola keuangan yang kemarin sempat terganggu,” pungkasnya.