JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bekerja sama dengan IPB University berhasil meluluskan 210 perangkat desa se-Kabupaten Bogor melalui Program Sekolah Pemerintahan Desa (SPD) Angkatan V Tahun 2025. Prosesi wisuda digelar di Gedung Graha Widya Wisuda IPB University, Dramaga, Selasa (23/12).
Kelulusan ini menjadi momentum penting dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Sebanyak 210 peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti proses pembelajaran partisipatif selama lima bulan, terhitung sejak Agustus hingga Desember 2025.
Para lulusan terdiri atas 70 kepala desa dari 38 kecamatan di Kabupaten Bogor serta 140 perangkat desa yang bertugas sebagai operator pendamping, dengan rincian 70 operator spasial dan 70 operator sosial. Selama masa pendidikan, peserta dibekali berbagai kompetensi strategis, mulai dari tata kelola pemerintahan desa, transformasi desa, teknik pemetaan, hingga metode pendataan sosial.
Baca Juga:Gelar CSR di Cimanggung, PT MBK Ventura Ajak Kelola Keuangan dan Peduli Lingkungan Cegah Radikalisme Melalui Pendekatan Kewirausahaan, Densus 88 Gelar Pelatihan Barista bagi Eks Napiter di Jawa
Program hasil kolaborasi Pemkab Bogor dan IPB University ini diharapkan menjadi fondasi bagi peningkatan kinerja aparatur desa dalam mewujudkan Kabupaten Bogor yang istimewa dan gemilang.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Hadijana, menegaskan pentingnya perubahan paradigma pembangunan dari “membangun desa” menjadi “desa yang membangun”. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 serta visi Astacita Presiden Prabowo yang menekankan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dari tingkat desa.
“Desa kini diposisikan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan luas dan dukungan anggaran yang besar,” ujarnya.
Hadijana juga mengungkapkan bahwa bantuan keuangan dari Pemkab Bogor kepada desa mengalami peningkatan signifikan, dari Rp1 miliar menjadi Rp1,5 miliar. Seiring dengan itu, Bupati Bogor mengingatkan pentingnya penerapan prinsip good governance, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan.
“Para lulusan SPD diharapkan menjadi pemimpin yang cageur, bener, pinter—sehat jasmani dan rohani, berperilaku benar, serta cerdas dalam mengambil keputusan,” tambahnya.
Sementara itu, Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, menyampaikan bahwa Program Sekolah Pemerintahan Desa merupakan wujud nyata sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mencetak aparatur desa yang profesional dan adaptif terhadap perubahan.