Setiap RW dibuat kategori ada yang pratama, muda, madya, dan utama. Nanti data detailnya akan diberikan, posisioning masing-masing RW seperti apa.
“Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi perencanaan kita,” katanya.
Upaya Kota Cimahi Tekan Kemiskinan
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi, terjadi penurunan signifikan pada angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya.
Indeks Kedalaman Kemiskinan melonjak hingga angka 0,83 dan Indeks Keparahan menyentuh 0,21 pada 2024 lalu. Namun setelah ada intervensi memasuki September 2025, angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) berhasil ditekan menjadi 0,34.
Baca Juga:Kemiskinan Ekstrem di Jabar: Data BPS Belum Update!Jutaan Warga Jabar Masih Melarat, Dedi Mulyadi Tak Punya Program Konkret atasi Kemiskinan?
Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi Totong Solehudin mengklaim, rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Cimahi kini sudah semakin mendekati garis kemiskinan.
“Ini berarti kesenjangan ekonomi penduduk prasejahtera telah jauh berkurang,’’ ujarnya.
Keberhasilan ini juga diikuti dengan pencapaian pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang turun drastis ke angka 0,04 pada tahun 2025.
‘’Ini jauh lebih rendah dibandingkan angka 0,10 pada tahun 2023 maupun 0,21 pada tahun 2024,’’ kata dia.
Penurunan tajam pada indeks P2 ini mencerminkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin di Kota Cimahi sudah semakin mengecil. Kondisi ekonomi masyarakat di lapisan terbawah kini cenderung lebih merata dan tidak ada lagi kelompok yang tertinggal terlalu jauh di bawah standar hidup minimum.
Totong menilai, kemiskinan bukan persoalan yang dapat diselesaikan hanya dengan penyaluran bantuan sosial semata.
“Penanganan kemiskinan itu harus holistik, tidak bisa parsial,” ujarnya.
Pada 2025, Pemkot Cimahi memberikan bantuan Rastrada (beras untuk keluarga penerima manfaat daerah) kepada 2.250 KPM untuk alokasi 150 KPM di tiap 15 kelurahan.
Baca Juga:Meski Turun, 3,65 Juta Jiwa di Jawa Barat Masih Bergulat dengan KemiskinanInvestasi Melonjak, Pemkot Bandung Berharap Tekan Kemiskinan Lewat Lapangan Kerja
Penetapan penerima dilakukan dengan sejumlah syarat ketat, penerima PKH dan BPNT tidak akan diberikan Rastrada.
Program bantuan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan dan merujuk kepada kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Proses verifikasi dan validasi dilakukan berjenjang, melibatkan RT, RW, kelurahan, hingga pendamping sosial.
Potret Buram Kemiskinan di Jabar
Kampung Pasirwangi, RT 02 RW 06, Desa Singajaya, Kecamatan Cihampelas, menjadi salah satu bukti nyata bagaimana warga bertahan hidup dengan penghasilan yang jauh dari kata layak.