JABAR EKSPRES – Angka kemiskinan di Kota Bandung diklaim tunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Namun di balik capaian statistik tersebut, persoalan kemiskinan ekstrem dan ketimpangan sosial masih tinggi.
Berdasarkan data Maret 2025, persentase penduduk miskin di Kota Bandung tercatat sebesar 3,78 persen. Angka ini menurun 0,09 persen dibandingkan Maret 2024 dan turun 0,18 persen dibandingkan Maret 2023.
Secara absolut, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 99.120 orang, berkurang 1.980 orang dari Maret 2024 yang sebanyak 101.100 orang, serta turun 3.680 orang dibandingkan Maret 2023.
Baca Juga:Kemiskinan Ekstrem di Jabar: Data BPS Belum Update!Jutaan Warga Jabar Masih Melarat, Dedi Mulyadi Tak Punya Program Konkret atasi Kemiskinan?
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penurunan diklaim hasil dari kinerja ekonomi Kota Bandung yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi daerah berada pada jalur positif. “Semester I pertumbuhan ekonomi kita 5,46 persen, triwulan III 5,23 persen. Jadi masih on the track dan proyeksinya naik,’’ ucap Farhan.
Kendati begitu, Farhan mengakui masih ada persoalan utama yaitu kedalaman kemiskinan. Terutama pada kelompok miskin ekstrem. Kondisi tersebut tercermin dari rasio gini Kota Bandung yang masih berada di angka 0,4. Angka ini tergolong tinggi.
Fenomena ini menunjukkan sebagaian kelompok masyarakat mengalami tekanan ekonomi makin berat. Meski secara agregat kondisi perekonomian daerah tumbuh. Untuk menekan kemiskinan ekstrem, Pemkot Bandung saat ini mengandalkan sejumlah program unggulan.
Pemetaan dengan melakukan pemutakhiran data kemiskinan hingga tingkat RW sudah dilakukan. Hal ini untuk memastikan bantuan dan program tepat sasaran. Selain itu ada pemberdayaan ekonomi, melalui pelatihan keterampilan kerja, dukungan bagi usaha mikro, serta fasilitasi akses permodalan.
Penurunan tingkat pengangguran terbuka juga menjadi salah satu instrumen utama untuk mencegah lahirnya kelompok miskin baru. Pemkot Bandung juga melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas intervensi dan mencegah kemiskinan ekstrem kembali muncul.
‘’Pendekatan ini diarahkan agar kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat,’’ ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kota Bandung Anton Sunarwibowo mengatakan, pihaknya sudah memiliki Layanan Catatan Informasi RW (Laci RW).
Baca Juga:Meski Turun, 3,65 Juta Jiwa di Jawa Barat Masih Bergulat dengan KemiskinanInvestasi Melonjak, Pemkot Bandung Berharap Tekan Kemiskinan Lewat Lapangan Kerja
Laci RW memuat data warga di tingkat RW secara detail dari 1.597 data RW yang ada di Kota Bandung.