JABAR EKSPRES – Untuk penanganan kemiskinan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sepertinya tidak memiliki program yang konkret untuk menekan angka kemiskinan.
Sejauh ini Pemprov Jabar tidak ada program khusus dalam pengentasan angka kemiskinan. Pembagian bansos atau program pemberdayaan masyarakat juga nyaris tidak terdengar.
Bahkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Sosial (Dinsos) pada tahun anggaran 2025 ini mengalami pemotongan anggaran cukup signifikan.
Baca Juga:Terdampak Banjir Sumatra, 100 Warga Dipulangkan Pemprov JatengTanggapi Kisruh di PBNU, PWNU Jabar Berikan Pernyataan Sikap
Dinsos Jabar pada 2025 hanya mendapat jatah alokasi hanya Rp150 miliar. Padahal peran dari Dinsos sangat vital dalam pemberdayaan masyarakat miskin.
Begitupun pada OPD-OPD lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan.
Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM itu, lebih memilih pengentasan kemiskinan dengan caranya sendiri. Yaitu menekan angka pengangguran dan peningkatan kualitas pendidikan.
Menurutnya, angka pengangguran di Jawa Barat harus ditekan dengan cara penyerapan lapangan pekerjaan. Khususnya untuk sektor Industri. Selain itu, KDM lebih memperhatikan pengoptimalkan peningkatan kesejahteraan usaha petani.
Artinya menyiapkan lapangan kerja baru untuk menyerap para tenaga kerja. Ketersediaan lapangan kerja itu bisa digenjot dengan pertumbuhan industri-industri di Jawa Barat yang saat ini berkembang. Terlebih peningkatan investasi juga tinggi.
“Industrinya kan sekarang sudah bergerak seperti di Indramayu, tuh. Sudah bergerak di Subang, sudah bergerak ke Majelengka. Nanti juga akan ada siklus ekonomi yang terjadi, ” kilah Dedi KDM ketika ditemui, pada Rabu (17/12/2025).
Mantan Bupati Purwakarta itu melanjutkan, untuk mendukung penyediaan tenaga kerja yang berkualitas maka pendidikan juga diperbaiki. Menurutnya, pola pendidikan khususnya di SMK yang selama ini dilakukan tidak singkron dengan kebutuhan tenaga kerja atau industri.
Baca Juga:Tingkatkan Keterampilan Warga Usia Produktif, Pelatihan Menjahit Garmen Digelar di PamulihanDorong Hilirisasi Gas Bumi, PGN Tingkatkan Pemanfaatan Jadi Produk Bernilai Tinggi
Sehingga pola dan sistemnya harus dibenahi. “Jadi ini sudah jadi prioritas Pendidikan harus baik, sekolah juga sekarang diperbaiki,’’ cetus KDM.
KDM menilai, persoalan lebih sektoral terkait kemiskinan di wilayah Jabar Selatan. Menurutnya, banyak masyarakat bekerja di sektor pertanian atau perkebunan mendapatkan upah rendah. “Mereka yang kerja di kebun sayur, mereka di kebun teh, rata-rata upahnya di bawah Rp 30 ribu, ” cetusnya.