JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi terus berpacu memperbaiki kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan warganya.
Sepanjang tahun 2025, Pemkot Cimahi membangun 651 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang tersebar di seluruh wilayah kota, terutama di kawasan padat penduduk yang masih menghadapi persoalan sanitasi dasar.
Pembangunan SPALD terpusat dan setempat ini dilaksanakan melalui Program Sanitasi Masyarakat (Sanimas) dengan dukungan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025.
Baca Juga:Dari Bupati Termuda hingga OTT KPK, Ade Kuswara Kunang di Pusaran Dugaan Korupsi BekasiOTT KPK Seret Oknum Jaksa dan Pengacara di Bekasi, Dugaan Korupsi Berjamaah Menguat
Infrastruktur tersebut dibangun di 15 kelurahan, sebagai upaya menekan praktik buang air besar sembarangan (BABS) yang masih ditemukan di sejumlah titik.
Peresmian salah satu fasilitas SPALD dilakukan di RW 10, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa pembangunan sanitasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
“Tujuannya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tidak ada lagi BAB di sungai maupun di tempat yang bisa menggangu kesehatan dan pertumbuhan anak-anak kita,” kata Ngatiyana, Jum’at (19/12/25).
Ia juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan fasilitas SPALD sesuai fungsinya.
Menurut Ngatiyana, keberlanjutan sistem sanitasi sangat bergantung pada kedisiplinan warga dalam menjaga saluran limbah dari benda-benda yang bisa merusak proses pengolahan.
“Mudah-mudahan nanti masyarakat juga disiplin karena sanitasi ini dari rumah menuju ke SPALD-T melalui saringan,” ujarnya.
Ngatiyana menyebutkan, meski belum ada kepastian apakah program DAK untuk sanitasi akan kembali tersedia pada tahun mendatang, Pemkot Cimahi tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur pengolahan limbah.
Baca Juga:Terungkap! KPK OTT 9 Orang Sebelum Segel Ruang Kerja Bupati BekasiKPK Perluas Penyidikan di Bekasi, Kantor Disbudpora Ikut Disegel
Ia berencana membangun fasilitas serupa dengan skala lebih besar di kawasan Leuwigajah. Fasilitas tersebut nantinya berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Adapun pemilihan Kelurahan Melong sebagai lokasi pembangunan SPALD saat ini didasarkan pada kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga kebutuhan sanitasi di wilayah tersebut dinilai paling mendesak.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, Endang, memaparkan kondisi sanitasi rumah tangga yang masih menjadi persoalan serius.
Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, masih banyak rumah di Cimahi yang belum memiliki septiktank.
Menurut Endang, dari total sekitar 122.000 rumah di Kota Cimahi, sebanyak 19.041 unit di antaranya belum dilengkapi septiktank.