JABAR EKSPRES – Awalnya wacana pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD diusulkan oleh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Usulan tersebut diontarkan langsung Cak Imin kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia berpendapat kepala daerah dapat ditunjuk pusat atau dipilih DPRD.
“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD di seluruh tanah air,” ujar Cak Imin dalam acara Harlah ke-27 PKB di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Baca Juga:Persib Kalah Dari Malut United, Thom Haye Akui KecewaJadwal Padat Jadi Sorotan, Persib Akui Tak Ideal saat Tumbang di Kandang Malut United
Dia beralasan, bahwa wacana ini merupakan salah satu langkah dari penyempurnaan tata kelola politik nasional.
Alasan lainnya, Cak Imin mengungkapkan, banyak kepala daerah yang mengeluhkan lambannya koordinasi akibat proses politik yang terlalu panjang.
“Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak, tetapi PKB bertekad. Tujuannya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi,” ucap dia.
Hal senada juga dilontarkan Partai Golkar yang mengusulkan wacana tersebut. Bahlil Lahadalia juga langsung meminta kepada Presiden Prabowo agar usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD dipertimbangkan. Presiden Prabowo Subianto pun sepertinya sepakat.
Menurutnya, Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. ‘’Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik jangan ditentukan hanya orang-orang yang berduit,” seru Prabowo.
Prabowo menilai, ongkos politik dalam sistem pemilihan langsung terlalu tinggi sehingga membuka ruang korupsi.
Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, sejumlah negara maju yang menerapkan sistem pemilihan kepala daerah lewat parlemen daerah. “Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia, sudah melakukan itu,” tegasnya.
Baca Juga:Manajemen Persib Enggan Dulu Bahas Perpanjangan Kontran Bojan Hodak, Ini Alasannya!Persib Tambah Amunisi: Rumor Sebut Joey Pelupessy, Tapi yang Datang Malah Marteen Paes!
Meski begitu, untuk keputusan ini, Prabowo belum menyetujui secara langsung. Sebab, demokrasi Indonesia harus mencari jalan terbaik sendiri, tidak bisa didikte oleh bangsa lain.
Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua Komisi II DPR mengatakan bahwa opsi kepala daerah dipilih DPRD atau melalui sistem pilkada asimetris.
Sementara, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto ketika melakukan kunjungan ke Bandung mengatakan, usulan tersebut akan dikaji lebih dalam oleh PDIP.