Menurutnya, sebuah sistem pemilihan kepala daerah seharusnya mengedepankan manfaat nyata bagi rakyat dan memperkuat legitimasi kepemimpinan.
“PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” ujar Hasto ketika menggelar kegiatan Konferda DPD PDIP Jabar di Kota Bandung.
Menurut Hasto, pemilihan langsung lahir dari kebutuhan membangun legitimasi kuat. Menurutnya, ketika gagasan sistem dipilih langsung harus ada basis legimitasi dari rakyat.
Golkar Jabar Sepakat
Baca Juga:Persib Kalah Dari Malut United, Thom Haye Akui KecewaJadwal Padat Jadi Sorotan, Persib Akui Tak Ideal saat Tumbang di Kandang Malut United
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji secara serius wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada), dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD.
Kajian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek demokrasi, termasuk dampak biaya politik dan potensi praktik korupsi.
Ketua DPD Partai Golkar Jabar, Tb. Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa Partai Golkar sejak awal telah menawarkan opsi agar kepala daerah dipilih oleh DPRD sebagai salah satu alternatif sistem Pilkada di Indonesia.
Menurutnya, sistem pemilihan langsung yang selama ini berjalan menimbulkan berbagai persoalan serius dalam praktik politik di daerah.
“Kalau kita lihat, sistem pemilihan secara langsung ini mendorong munculnya praktik politik yang sangat brutal, mulai dari pembiayaan politik yang tidak sehat hingga potensi terjadinya korupsi kepala daerah,” ujar Ace Hasan di Garut, Sabtu, 13 Desember 2025.
Ia menegaskan, Partai Golkar memandang penting untuk menilai kembali sistem Pilkada yang paling sesuai dengan semangat demokrasi Pancasila.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kata dia, kepala daerah tidak disebutkan secara eksplisit harus dipilih secara langsung, melainkan dipilih secara demokratis.
Baca Juga:Manajemen Persib Enggan Dulu Bahas Perpanjangan Kontran Bojan Hodak, Ini Alasannya!Persib Tambah Amunisi: Rumor Sebut Joey Pelupessy, Tapi yang Datang Malah Marteen Paes!
“Makna demokratis itu luas. Karena itu, apakah pemilihan langsung atau melalui DPRD, semuanya harus dikaji mana yang paling maslahat dan mana yang paling banyak mudaratnya bagi kehidupan demokrasi dan pemerintahan daerah,” jelasnya.
Namun demikian, Ace Hasan menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga bukan tanpa risiko. Ia mengingatkan bahwa perubahan sistem tidak serta-merta menghilangkan praktik politik uang.