Terkendala Administrasi dan Ketidakjelasan SPPI, Dapur MBG Mutiara di Baregbeg Ciamis Mandek

Terkendala Administrasi dan Ketidakjelasan SPPI, Dapur MBG Mutiara di Baregbeg Ciamis Mandek
Daput MBG Mutiara yang berlokasi di Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kini terhenti operasionalnya, Kamis (11/12/2025). (Cecep Herdi/Jabar Ekspres)
0 Komentar

Ridwan menekankan bahwa persoalan pergantian yayasan seharusnya merupakan ranah internal mitra pengelola. “Tugas utama SPPI adalah memastikan penyaluran bantuan sampai kepada penerima manfaat, bukan untuk ikut campur terlalu jauh dalam urusan kelembagaan internal mitra,” ujarnya.

Ketidakhadiran dan ketidakjelasan keberadaan SPPI tersebut, lanjutnya, telah memutus akses dana operasional. Akibatnya dapur terpaksa menghentikan semua kegiatannya.

Dampak dari terhentinya operasi ini sangat besar dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Ridwan mengungkapkan bahwa Dapur Mutiara sebelumnya memiliki lebih dari tiga ribu penerima manfaat yang terdiri dari berbagai kalangan rentan, termasuk anak-anak sekolah.

Baca Juga:Penuhi SLHS, Dinkes Ciamis Gelar Pelatihan bagi Dapur MBGSiswa SDN 1 Sindangsari Ciamis Keracunan Usai Santap MBG, 9 Orang Dilarikan ke Puskesmas

“Dalam kondisi seperti ini, dapur tidak bisa berfungsi. Artinya, tiga ribu lebih penerima manfaat itu tidak lagi menerima MBG yang mereka butuhkan untuk mendukung asupan gizi sehari-hari,” kata Ridwan.

Menyadari bahwa masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, Ridwan dan mitra pengelola lainnya akhirnya mengangkat suara untuk meminta intervensi dari tingkat yang lebih tinggi. Mereka berharap BGN dapat bertindak tegas dan menjadi penengah yang solutif dalam menyelesaikan kisruh yang melanda Dapur Mutiara di Kecamatan Baregbeg ini.

“Proses mediasi di tingkat kecamatan sudah kami jalani dan tidak membuahkan hasil. Sekarang, satu-satunya jalan adalah BGN yang harus turun tangan langsung. BGN pastinya mengetahui dan memiliki akses untuk memanggil SPPI yang bersangkutan,” papar Ridwan.

Ridwan menambahkan bahwa sebenarnya persoalan ini tidak perlu sampai berlarut-larut jika semua pihak, terutama SPPI, dapat bertindak profesional dan bertanggung jawab.

“Jika memang merasa tidak mampu atau memiliki kendala dalam menjalankan tugasnya, langkah yang tepat adalah mengundurkan diri dengan prosedur yang jelas. Jangan sampai justru siswa dan seluruh penerima manfaat MBG lainnya yang menjadi korban dari ketidakjelasan ini,” tandasnya. (CEP)

0 Komentar