Bencana Ancam Bandung Raya, Gubernur Jabar: Izin Perumahan akan Ditunda!

Bencana Ancam Bandung Raya, Gubernur Jabar: Izin Perumahan akan Ditunda!
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat dijumpai usai rakor penanganan banjir yang dilaksanakan di Kampus IPDN, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. (Yanuar/Jabar Ekspres)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi gelar rapat koordinasi terkait penanganan lingkungan hingga bencana banjir, di wilayah Bandung Raya, Kabupaten Sumedang hingga Garut.

Gubernur Jabar atau akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyampaikan, poin yang menjadi pembahasan penting yakni mengenai wilayah rawan bencana akibat kerusakan alam.

“Rakor hari ini yang pertama adalah kita menyadari bahwa wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat itu wilayah rawan, sesar Lembang, bencana banjir, longsor,” katanya usai rakor di Kampus IPDN, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Selasa (9/12).

Baca Juga:BPBD Agam: Jumlah Korban Banjir dan Longsor Bertambah Menjadi 186 OrangRespon Zulhas Soal Videonya yang Viral Saat Panggul Beras di Lokasi Banjir Sumatra

Oleh karenanya, menurut KDM, ruang-ruang terbuka hijaunya (RTH) harus dipertahankan. Untuk itu, izin-izin perumahan yang akan diproses dan yang sudah diberikan agar ditunda dulu, guna dilakukan evaluasi tata ruang.

“Sehingga tidak memiliki resiko yang tinggi terhadap kepentingan lingkungan ke depan. Kan kita ngomongin penanganan banjir dalam setiap tahun tidak akan ada arti,” ucap Gubernur Jabar.

Maksudnya ujar KDM, jika semua ruang hijau di Bandung baik mulai dari pepohonan, rawa hingga sawahnya dialih fungsikan bahkan diurug alias diratakan. Maka dimungkinkan Bandung akan tenggelam.

“Kalau tidak dilakukan perubahan tata ruang sejak sekarang, itu yang pertama. Yang kedua, kita mengevaluasi perkebunan-perkebunan sayur yang menggunakan tanah-tanah yang berlereng, yang beresiko menimbulkan longsor,” ujarnya.

Kontur tanah berkemiringan nantinya akan segera dirubah menjadi tanaman keras. Tetapi, agar para petaninya tidak rugi, Gubernur Jabar meminta supaya para petaninya direkrut menjadi tenaga-tenaga pemerintah.

Adapun mereka, ditugaskan untuk melakukan penanaman-tanaman yang memiliki fungsi vegetasi bagi ketahanan lingkungan.

“Kopi, kemudian tanaman-tanaman lainnya, jengkol. Ini yang akan dilakukan dan itu berlaku untuk wilayah-wilayah yang dataran tinggi,” tutur KDM.

Baca Juga:Gedebage Banjir Lagi, Warga Pertanyakan Efektivitas Dua Kolam Retensi Gedebage Banjir Lagi, Pengamat: Kolam Retensi Tak Akan Efektif Jika Tata Lahan Tak Dikendalikan

Termasuk nanti di wilayah Bogor, di Cianjur, kemudian di Kabupaten Bandung, Garut, kemudian Kota Bandung, Bandung Barat.

“Nah ini penting, karena Kota Bandung itu hidupnya tergantung juga Bandung Barat. Kalau akhirnya di Bandung Barat bermasalah, maka Kota Bandung akan menderita,” pungkas KDM. (Bas)

0 Komentar