FK3I Sebut Kegiatan Masih Berjalan
Ketua FK3I Pusat, Dedi Kurniawan menuturkan, pihaknya meminta agar Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berkolonorasi dengam Muspida dan TNI-Polri, dapat membongkar mafia getah di Kawasan Konservasi Kareumbi.
“Tetap terjadinya penyadapan pinus secara ilegal, disinyalir ada oknun kuat. Sejak 2021 hingga sekarang penyadapan terus berlangsung, namun kesejahteraan masyarakat tak kunjung meningkat,” tuturnya.
Dedi menilai, hal ini disebabkam ada oknum pengusaha, aparat, Upt Kemenhut yang turut bermain, mencari keuntungsn dari kawasan dengan memfasititasi petani yang sudah terpengaruh.
Baca Juga:Bencana Datang Lebih Cepat, Jawa Barat Kian Rapuh oleh Kerusakan AlamTambang Jabar Kian Brutal, Citatah Jadi Korban Utama
“Upt BBKSDA Jawa Barat pun saat ini tidak mempunyai kemampuan dalam melakukan tata kelola kawasan, serta pengetahuan terhadap masyarakat,” ucapnya.
“Dan kami melihat pembiaran ini berdampak buruk terhadap pandangan masyarakat. Mereka lebih percaya info dari pengusaha daripada petugas kehutanan,” tambah Dedi.
Oleh sebab itu, FK3I mendesak agar Kemenhut segera menghentikan kegiatan ilegal penyadapan getah, dengan melibatkan TNI dan Polri secara institusi.
“Buat efek jera bagi masyarakat yang sudah jadi kacung pengusaha, dan efek jera pengusaha nakal yang bermain dengan oknum aparat nakal,” ujar Dedi.
“Kami sudah melaporkan hal ini ke Gakkum Kemenhut. Lagi-lagi tidak ada upaya apapun dari Gakkum, hanya seremonual patroli dan sosialisasi saja,” lanjutnya.
Dedi mengungkapkan, pihak BBKSDA Jabar memang sempat melakukan penghentian aktivitas penyadapan getah pinus ilegal, namun itu hanya berlangsung selama satu sampai dua hari saja.
“Kegiatan ilegal kembali berjalan, bahkan kita ada data autentik, kita punya dokumentasinya getah pinus ilegal dibawa menggunakan truk,” ungkapnya.
Baca Juga:Hutan Kritis, Ancaman Bencana Makin Nyata!Pengrusakan Hutan dan Lingkungan di Jabar Kian Marak, FK3I: Ini Tahun Terberat!
“Momentum bencana dimana-mana harusnya menjadi cermin bagi semua pihak. Pelanggaran baik alih fungsi lahan hingga penyadapan ilegal harusnya bisa dihentikan pemerintah,” pungkas Dedi. (bas)