JABAR EKSPRES – Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) sebut jika 2025 ini menjadi tahun terberat, dalam upaya melawan pengrusakan kawasan hutan dan lingkungan.
Ketua FK3I Nasional, Dedi Kurniawan mengatakan, 31 tahun terbentuknya FK3I di Jawa Barat, pihaknya terus mendorong perkuat militansi kader konservasi dalam melawan dan mencegah pengrusakan kawasan serta lingkungan.
“Tahun 2025 adalah tahun terberat melawan upaya-upaya pengrusakan kawasan hutan dan lingkungan,” katanya kepada Jabar Ekspres, Kamis (25/9).
Baca Juga:Akibat Kerusakan Rancaupas, Perhutani Bakal Larang Kegiatan Trail dan OffroadKerusakan Lingkungan di Jabar Terus Terjadi, Bukti Lemahnya Pemerintah Terhadap Swasta
“Bahkan di Jawa Barat tercatat pembangunan yang akan menimbulkan kerusakan dan hilangnya kawasan hutan hampir belasan proyek,” lanjut Dedi.
Menurutnya, kerusakan lingkungan terus terjadi di Cekungan Bandung, dari kawasan Bandung Utara bergerak Ke Kawasan Bandung Selatan.
Wilayah Pesisir Timur pun, ujar Dedi, tak luput dari rencana pengrusakan dengan dalih ketahanan pangan, menghilangkan mangrove sebagai penjaga pantai.
“Belum lagi empat titik panas bumi sudah diketok palu ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), di empat kawasan konservasi,” ujarnya.
Dedi menerangkan, empat titik tersebut, yakni di Taman Nasional Gede Pangrango, Kabupaten Cianjur, kemudian di Taman Wisata Alam Tampomas, Kabupaten Sumedang, lalu di Taman Nasional Ciremai, Kabupaten Kuningan dan Papandayan Garut.
“Tak hanya itu, Panas Bumi Kamojang dan Darajat yang telah beroperasi sedang berencana menambah luasan pengrusakan, guna kebutuhan energi yang berlebihan bagi kaum kapitalis,” terangnya.
Dedi menjelaskan, dampak dari kerusakan nampak di depan mata, seperti terganggunya satwa kunci endemik Jawa Barat, sehingga muncul konflik satwa dan manusia.
Baca Juga:Kerusakan Ekologis di Puncak Bogor Capai 65 Persen, Walhi Jabar Sebut Alih Fungsi Lahan Banyak Terjadi di Kawasan PTPN VIIIAlih Fungsi Lahan jadi Wisata di Bandung Selatan Dinilai Berlebihan, Kerusakan Alam dan Bencana Ekologi Mengancam
Kemudian, maraknya wisata alam tanpa kaidah konservasi serta gagalnya implementasi program perhutanan sosial di beberapa wilayah, dinilai menjadi salah satu faktor pengrusakan lingkungan.
Dedi melanjutkan, pengakuan kawasan hutan kian hari sudah semakin tidak adil, dimana negara lebih memperhatikan BUMN dan swasta asing, dibanding masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada kawasan hutan.
“Jarang sekali kita jumpai petani, yang banyak justru buruh tani. Jarang sekali kita melihat Jagawana penjaga hutan, yang bermunculan malah mitra negara, yang diciptakan untuk corong legal aspek kewilayahan tanpa dibekali nilai-nilai ideologis dan kecintaan,” jelasnya.