JABAR EKSPRES – PROGRAM perbaikan Rutilahu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung justru lebih besar jika dibandingkan dengan Provinsi Jabar.
DPKP mengalokasikan anggaran untuk Rutilahu sebesar Rp40 miliar untuk tahun anggaran 2025. Targetnya merehabilitasi 1.775 unit rumah. Setiap penerima dapat bantuan sekitar Rp25 juta per rumah. Dana itu harus mencakup material bangunan, upah tukang, hingga pajak administrasi.
Namun, dinamika harga material dan upah harian pekerja menjadi faktor yang membuat realisasi program tidak sesederhana angka perencanaan. Hingga pertengahan tahun, baru 690 unit yang dilakukan rehabilitasi, kurang dari 40 persen target tahunan. Sebagian besar rumah lainnya masih dalam antrean verifikasi administrasi, survei lapangan, serta proses pencairan.
Baca Juga:Digembar-gemborkan Jadi Prioritas, Program Rutilahu Justru Tersisih di APBD 2025Disperkim: Anggaran Rutilahu Jabar 2026 Bakal Naik jadi Rp40 Juta Per Unit
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas alur birokrasi dan kesiapan teknis di tingkat kelurahan dan kecamatan. Sumber internal DPKP menyebutkan bahwa beberapa titik kerap mengalami kendala pada proses pendataan awal dan penyesuaian anggaran dengan kondisi rumah yang berbeda-beda.
Banyak kasus menunjukkan bahwa kebutuhan perbaikan melebihi plafon Rp25 juta, tetapi aturan tidak memungkinkan penambahan kecuali melalui swadaya warga. Untuk menyiasati ini, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menekankan bahwa program rutilahu di Kota Bandung mengedepankan prinsip kolaborasi.
“Bantuan ini kami berikan dalam bentuk bahan bangunan dan sebagian berupa uang upah kerja. Nilainya sekitar Rp25 juta per rumah, termasuk pajak,” kata Farhan.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan swakelola memungkinkan warga mengatur ritme pembangunan sesuai kemampuan tenaga gotong-royong. “Warga yang menerima bantuan ini bisa mengelola sendiri pengerjaannya secara gotong royong. Ini adalah bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Namun, di lapangan, pendekatan swakelola sering kali menghadapi kendala. Kenaikan ongkos tukang harian dan harga material bangunan menjadi tantangan yang paling banyak dikeluhkan warga. Untuk tukang bangunan biasa di Bandung umumnya sekitar Rp125.000 – Rp170.000 per hari.
Dengan upah tukang yang semakin tinggi dalam dua tahun terakhir, bantuan Rp25 juta kerap tidak cukup menutup kebutuhan perbaikan secara menyeluruh, terutama untuk rumah yang membutuhkan fondasi ulang atau penguatan struktur.