Untuk itu, DPKP berencana memperbaiki siklus pelaksanaan rutilahu, mulai dari perampingan proses verifikasi, percepatan dokumen pencairan, hingga monitoring kualitas bangunan.
Namun, dengan progres pertengahan tahun yang masih jauh dari target, efektivitas langkah ini akan menjadi penentu apakah Kota Bandung mampu mencapai target 1.775 unit atau harus menyesuaikan rencana pada tahun berikutnya.
Bandung Barat Hanya Sanggup Perbaiki 277 Unit
Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Bandung Barat, total perbaikan 277 unit tersebut tuntas hingga November 2025. Capaian ini meningkat signifikan setelah dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, Pemprov Jawa Barat, dan CSR perusahaan masuk pada pertengahan tahun.
Baca Juga:Digembar-gemborkan Jadi Prioritas, Program Rutilahu Justru Tersisih di APBD 2025Disperkim: Anggaran Rutilahu Jabar 2026 Bakal Naik jadi Rp40 Juta Per Unit
“Target awal memang 170 unit. Tapi setelah dukungan dari provinsi, CSR, dan bantuan pusat masuk, total yang kami selesaikan mencapai 277 unit,” kata Kepala Disperkim KBB, Anni Roslianti, Jumat (28/11/2025).
Dari jumlah tersebut, 101 unit berada di kawasan kumuh dan 176 unit di luar kawasan kumuh. Prioritas diberikan kepada warga berpenghasilan rendah dengan kondisi rumah paling mendesak diperbaiki. Meski angkanya meningkat, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat masih sangat besar. “Rutilahu ini program prioritas Pak Jeje dan Pak Asep. Saat ini masih ada sekitar 15.410 unit yang harus ditangani,” ujar Anni.
Dari total itu, baru sekitar 4.000 unit yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2029 dan berpotensi dibiayai melalui APBD.
“Artinya, penanganan sebagian besar backlog masih bergantung pada kolaborasi pendanaan dari provinsi, pusat, dan CSR perusahaan,” katanya.
Setiap rumah Rutilahu mendapat alokasi bantuan Rp20 juta. Namun nilai tersebut dinilai makin tidak memadai seiring kenaikan harga material dan upah tenaga kerja.
“Upah tukang sekarang di Bandung Barat berada di kisaran Rp100 ribu sampai Rp250 ribu per hari. Ini salah satu alasan dana cepat habis,” jelasnya.
Untuk rumah rusak berat, anggaran tersebut hanya cukup untuk perbaikan dasar. “Idealnya minimal Rp35-40 juta agar memenuhi standar rumah layak huni, terutama untuk bangunan yang rusak berat,” ujarnya.