JABAR EKSPRES – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai keberadaan desa perlu terus diperhatikan layanan transportasi publiknya.
Pengamat Transportasi Publik sekaligus Dewan Penasihat MTI, Djoko Setijowarno mengatakan, sampai saat ini desa yang memiliki angkutan perdesaan, sebagian besar hanya di angka 59,56 persen, terletak di daerah tertinggal.
“Kurang dari 5 persen angkutan perdesaan aktif. Tanpa transportasi pedesaan yang memadai, melimpahnya hasil panen justru akan menjadi musibah,” katanya kepada Jabar Ekspres, Jumat (9/12026).
Baca Juga:Terminal Bubulak Disulap Jadi Pusat Akses Transportasi Publik ke IPB DramagaMobilitas Warga Diprediksi Melejit, Dishub Cimahi Terapkan Pengamanan Transportasi Berlapis
Pada 2025 kemarin, ujar Djoko, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mencatat, terdapat lebih dari 10.000 desa, terutama di Kawasan Indonesia Timur dinilai masih tertinggal dan sangat tertinggal.
“Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan akses, kurang dari 5 persen angkutan perdesaan yang aktif melayani masyarakat,” ujarnya.
Kondisi angkutan pedesaan saat ini, menurut Djoko cukup memprihatinkan, karena sulit sekali ditemukan armada baru.
Kebanyakan kendaraan yang melayani masyarakat telah berusia di atas 10 tahun. Selain itu, sering ditemukan armada angkutan barang (pick-up/bak terbuka) yang dimodifikasi dan dipaksakan untuk digunakan sebagai pengangkut orang.
“Transportasi perdesaan punya peran dalam mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yaitu pertama, menjamin distribusi program pemerintah ke wilayah desa dan 3TP,” beber Djoko.
“Transportasi perdesaan memastikan PHTC (gizi, kesehatan, pendidikan, bansos) menjangkau wilayah sulit akses secara tepat waktu dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Kemudian yang perlu diperhatikan, disampaikan Djoko yakni, menurunkan biaya logistik last mile dan menjaga keterjangkauan layanan.
Baca Juga:Transportasi Hijau di Depan Mata, Trem Baterai PT INKA Segera Uji Coba di Kota BogorTransportasi Jawa Belum Merata, Bandung Masuk Sorotan Soal Wacana Kereta Cepat ke Surabaya
“Konektivitas desa menekan biaya distribusi sehingga manfaat PHTC tidak tergerus ongkos transportasi. Ketiga, mendukung akses masyarakat desa terhadap layanan publik utama,” ucapnya.
Transportasi perdesaan memungkinkan mobilitas masyarakat ke sekolah, fasilitas kesehatan, dan pusat layanan kabupaten. Keempat, memperlancar arus input dan output ekonomi desa.
Transportasi perdesaan menghubungkan desa dengan pasar, mendukung produktivitas pertanian dan usaha rakyat yang menjadi sasaran PHTC.
Data dari Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Desember 2025), menunjukkan bahwa total pendanaan pemerintah selama 11 tahun (2015–2025) telah mencapai Rp681,75 triliun.
Program ini dimulai pada tahun 2015 dengan alokasi Rp20,67 triliun untuk 74.953 desa, dengan rata-rata sekitar Rp280,3 juta per desa.