Kesepakatan Damai AS–Ukraina Maju, Dua Poin Krusial Masih Jadi Perdebatan

Kesepakatan Damai AS–Ukraina Maju, Dua Poin Krusial Masih Jadi Perdebatan
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy saat berbincang di Basilika Santo Petrus Vatikan, Sabtu (26/4/2025. (SUMBER FOTO: ANTARA/Anadolu/aa.)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Para pejabat dari Amerika Serikat dan Ukraina dilaporkan telah mencapai kesepahaman mengenai 18 dari 20 poin yang tercantum dalam rancangan perjanjian damai hasil perundingan terbaru di Jenewa, sebagaimana diberitakan Axios pada Kamis (27/11).

Meski kemajuan negosiasi cukup signifikan, dua poin masih belum menemukan titik temu karena dianggap sebagai isu yang sangat sensitif.

Kedua persoalan tersebut diyakini berkaitan dengan masalah wilayah serta bentuk jaminan keamanan dari AS—topik yang sebelumnya disebut oleh pejabat Ukraina kepada Financial Times bahwa keputusan final akan berada di tangan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

Baca Juga:Harga Dollar (USD) Hari Ini: Rupiah Bertahan di Level Rp16.500–Rp16.700, Ini Penyebabnya!3 TWS di Bawah 150 Ribu Terbaik 2025: Suara Jernih, Baterai Awet, Harga Tetap Ramah Kantong

Inisiatif perdamaian ini diluncurkan Trump setelah pertemuan di Gedung Putih pada 18 November. Rencana perdamaian tersebut awalnya berisi 28 poin dan didukung oleh Wakil Presiden AS JD Vance serta Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang menilainya sebagai langkah “terobosan” dalam upaya mengakhiri konflik.

Pertemuan di Gedung Putih itu kemudian menjadi fondasi bagi pembahasan lanjutan di Jenewa, di mana delegasi dari kedua negara berhasil merampingkan proposal dari 28 poin menjadi 20 poin inti.

Di tengah munculnya spekulasi di dunia maya mengenai adanya perbedaan pendapat antara Vance dan Rubio, seorang pejabat menegaskan bahwa keduanya tetap bekerja kompak sebagai satu tim dalam mendorong tercapainya perjanjian tersebut.

Rencana awal yang diajukan AS mencakup sejumlah tuntutan besar terhadap Ukraina, seperti pengakuan atas kendali Rusia di wilayah tertentu, pembatasan jumlah personel militer, serta komitmen untuk tidak bergabung dengan NATO.*

0 Komentar