JABAR EKSPRES – Penempatan pensiunan Polri untuk jabatan strategis di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Pengamat politik sekaligus Direktur Institute for Strategic Political Insight (ISPI) Mohammad Ilyas mengatakan, penempatan jabatan oleh pensiunan Polri di tubuh Kementerian KKP sama saja menghambat regrenerasi.
Keberadaan profesional muda yang memiliki kompetinsi di sektor keluatan dan perikanan akan terjegal dengan adanya para pensiun Polri yang difungsikan di lembaga kementerian.
Baca Juga:Sepak Terjang BUMD Jabar PT Jasa Sarana yang Kelola Tambang Ilegal dan Ngemplang Pajak!Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Barat Tolak Pendirian Patung Bung Karno!
Sebelumnya KKP mengangkat Lotharia Latif sebagai Direktur Jendral Perikanan Tangkap pa kementerian kelautan dan perikanan.
Ilyas menilai KKP membutuhkan kepemimpinan teknokratis, bukan hanya posisi administratif yang dapat diisi siapa saja tanpa relevansi kompetensi sektoral.
“Ini bukan soal hormat atau tidak hormat kepada mantan polisi. Ini soal kompetensi, relevansi jabatan, dan arah tata kelola sektor kelautan,’’ ujarnya.
Menurutnya, ketika posisi strategis terus diisi oleh mantan aparat, statusnya pegawai P3K dan menjadi Dirjen lagi, ini sangat fatal.
Dosen Universitas Jakarta itu mengatakan sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu tulang punggung masa depan ekonomi nasional.
Melalui konsep Ekonomi Biru, hilirisasi maritim, modernisasi perikanan tangkap, dan digitalisasi tata niaga hasil laut.
Hal ini membutuhkan keahlian teknis, akademik, dan strategis, bukan sekadar pengalaman dalam struktur komando.
Baca Juga:Begini Kronologi Kecelakaan Tabrakan Beruntun di Jembatan Sasak Ranjamandala yang Sebabkan 3 Orang TewasMobil Listrik Geely EX2 & Starray EM-i Resmi Hadir di Kota Bandung
Talenta muda Indonesia di bidang kelautan melimpah. Banyak lulusan terbaik perikanan, oseanografi, kebijakan publik, ekonomi maritim, bahkan teknologi kelautan yang siap berkontribusi.
‘’Nah, kalau pensiunan seperti Latif ini sangat tidak sehat bagi pertumbuhan kementerian, lagi lagi secara aturan ASN sudah sangat menyalahi, baru di KKP saja, pegawai P3K diangkat Dirjend,” tegasnya.
Iyas mengatakan, ada tiga langkah mendesak yang harus dilakukan KKP, pertama lakukan Evaluasi menyeluruh jabatan strategis yang saat ini diisi oleh mantan aparat kepolisian.
Selain itu, pegawai yang tidak memiliki latar belakang akademik ataupun pengalaman langsung di sektor kelautan dan perikanan harus tahu diri.
Membuka seleksi terbuka berbasis meritokrasi, yang memberikan ruang bagi akademisi muda, profesional industri perikanan, dan talenta teknokratis.