Menegakkan transparansi birokrasi, termasuk alasan pengangkatan jabatan dan parameter kompetensi yang digunakan.
Ilyas memperingatkan bahwa mempertahankan pola ini akan berdampak serius pada kinerja kebijakan sektor kelautan akan stagnan, ruang inovasi akan lumpuh.
‘’Kepercayaan publik terhadap birokrasi akan semakin melemah,’’ ujarnya.
Baca Juga:Sepak Terjang BUMD Jabar PT Jasa Sarana yang Kelola Tambang Ilegal dan Ngemplang Pajak!Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Barat Tolak Pendirian Patung Bung Karno!
Jika Indonesia ingin menjadi Poros Maritim Dunia, maka birokrasi sektor maritim tidak boleh lagi dikelola seperti ruang pensiun bagi aparat.
‘’Negara butuh profesional, bukan sekadar loyalis,” tandas Iyas. (yan)