JABAR EKSPRES – Kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penebusan ijazah dinilai banyak merugikan sekolah.
Program penebusan ijazah yang diganti dengan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) senilai Rp600 miliar itu tampaknya masih jalan di tempat.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Chandra Sasmita menyampaikan koreksi terkait program penebusan ijazah sekolah swasta tersebut.
Baca Juga:Kebijakan Pembebasan Ijazah KDM Tak Jelas, Operasional Sekolah Swasta KelabakanKDM Dicap Tukang Ngibul, Anggaran Khusus Pembebasan Ijazah Nol Besar!
Ia menyebut, banyak sekolah swasta yang sudah mengeluarkan ijazah siswa namun belum dibayar oleh Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jabar.
“Saat itu gubernur menyampaikan diganti kepada biaya operasional sekolah, tapi ternyata tidak juga. Maka dari itu saya meminta bukti pembayaran ijazah ini,” tegasnya, Senin (17/11/2025).
Pria yang kerap disapa Decan ini menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemrov Jabar mengenai penebusan ijazah ini sangat mentah.
“Ya saat itu saya kira mentah, jangan sampai ada pernyaatan gubernur yang tidak ada dasarnya,” ucapnya.
Ia melanjutkan, Gubernur Jawa Barat perlu memastikan kembali perihal janji pembayaran ijazah.
Dia mengungkapkan, sudah menerima aduan sekolah terkait janji yang belum dibayarkan oleh Dedi Mulyadi.
“Sudah (ada aduan), tapi sampai saat ini tidak ada tindakan,” pungkasnya.